Pemprov Kalteng Siap Hadapi Karhutla 2025, Ahmad Toyib Dampingi Wagub Ikuti Apel Kesiapsiagaan Secara Virtual
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyatakan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2025. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, mendampingi Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla yang di gelar secara virtual dari ruang rapat Wakil Gubernur, Selasa (29/4/2025).
Apel kesiapsiagaan ini di pimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. Dalam arahannya, Budi menyampaikan pesan penting dari Presiden RI Prabowo Subianto mengenai urgensi penanganan Karhutla secara terpadu. “Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian besar terhadap isu kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga bisa berdampak pada hubungan internasional serta potensi gugatan dari negara-negara tetangga,” ujar Budi.
Sebagai bentuk keseriusan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla pada 13 Maret 2025 yang di komandoi oleh Kepala BNPB dan melibatkan Menteri LHK, Panglima TNI, serta Kapolri. Satgas ini bertugas memperkuat koordinasi dan percepatan penanganan Karhutla secara nasional. Budi Gunawan juga memaparkan data terbaru per 17 April 2025, yang mencatat 144 titik panas dan sekitar 97 hektare lahan terbakar di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan Sumsel.
“Seluruh komponen, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, dunia usaha hingga masyarakat harus bersatu dalam satu komando untuk menekan Karhutla, bahkan menuju zero fire,” tegasnya. Ia menambahkan, sejumlah langkah preventif telah di siapkan, seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) yang akan di mulai 1 Mei 2025, pembangunan sekat kanal, hingga pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut.
BPBD Kalteng Menyiapkan 75 Pos Satgas Pengendali Karhutla
Menko Polhukam juga meminta kepala daerah untuk mengerahkan seluruh sumber daya, memperkuat sinergi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan tambang agar aktif dalam pencegahan. Penegakan hukum juga akan di lakukan terhadap pihak yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran.
“Peran masyarakat, relawan, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani juga sangat penting. Mari bersama-sama melaporkan titik api dan melakukan mitigasi sejak dini,” ajaknya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kalteng Ahmad Toyib menyatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan menyelenggarakan Apel Gelar Pasukan Karhutla tingkat Provinsi Kalteng. “Kami akan melaksanakan Apel Gelar Pasukan bersama seluruh unsur terkait, sesuai instruksi Bapak Gubernur,” ucapnya.
Ia menambahkan, pada tahun ini BPBD Kalteng telah menyiapkan 75 Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla yang tersebar di 13 kabupaten/kota dan akan di aktifkan di titik-titik rawan.
Ahmad Toyib juga berharap dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat, mengingat keterbatasan yang di miliki di daerah. “Pemda telah berupaya maksimal, tetapi kami tetap membutuhkan bantuan dari BNPB agar penanganan Karhutla di Kalteng bisa optimal,” tutupnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
