Pemulihan Ekonomi Nasional, Perlu Tingkatkan Kolaborasi Pemda

JAKARTA-Mengatasi pendi virus corona (Covid-19) menjadi tugas bersama bukan hanya Indonesia, tetapi semua negara-negara dunia. Bahkan beberapa negara Eropa sedang menghadapi ancaman gelombang ketiga (third waves) akibat varian kasus baru. Hal tersebut menyusul pelaksanaan lockdown di Inggris, Belanda, Jerman dan beberapa negara di Eropa lainnya. Untuk Indonesia sendiri selain terus berupaya melakukan perbaikan sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sejak 13 April 2021, persentase kasus aktif di Indonesia berada pada angka 6,9%, yang berarti lebih rendah dari persentase kasus global yang masih berada di angka 17,36%. Persentase tingkat kesembuhan juga sudah mencapai 90,4%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan situasi membaik saat ini, salah satunya merupakan hasil dari PPKM dan PPKM Mikro. Presiden Joko Widodo telah mengarahkan agar PPKM di perkuat dan diperluas sebagai dukungan untuk program vaksinasi dengan pengetatan kriteria zonasi untuk pengendalian di tingkat RT dan penambahan lokasi PPKM Mikro menjadi 20 provinsi. "Program vaksinasi terus di jalankan. Jumlah suntikan telah mencapai kurang lebih 16 juta juta dosis dan menjadikan Indonesia berada di urutan ke-9 di dunia. Bahkan dalam hal penyuntikan yang di lakukan oleh negara bukan produsen vaksin, Indonesia berada dalam urutan ke-4 di dunia,” tuturnya dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu (14/4). Maka akselerasi pendistribusian vaksin menunjukkan bahwa penyuntikan di Indonesia sudah mencapai 15,6 juta dosis. Kapasitas vaksinasi dapat mencapai 500 ribu suntikan per hari. Ini perlu terus di akselerasi di setiap daerah guna mencapai herd immunity.Untuk penyuntikan vaksin Covid-19 dosis pertama, Provinsi Bali menjadi daerah dengan realisasi penyuntikan tertinggi yakni 80,03% dari target vaksinasi tahap 1 dan 2. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua di DKI Jakarta menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi 24,24%. “Beberapa daerah tambahan sudah mulai melakukan PPKM Mikro, jadi kerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi penting. Kemudian, karena ada kebijakan pelarangan mudik maka tidak ada tambahan moda transportasi (selama Ramadan dan Idulfitri 2021),” jelasnya. Seperti di ketahui sebelumnya, untuk mempertahankan tingkat pengendalian Covid-19 yang telah mencapai momentum lebih baik serta belajar dari libur Hari Raya Idulfitri 2020 yang menyebabkan peningkatan kasus hingga 93%, Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan di tahun ini, antara lain pelarangan mudik dan sejumlah pengaturan pembatasan mobilitas masyarakat yang di atur dalam Surat Edaran oleh Kementerian Agama, BNPB, dan Kementerian Perhubungan. Sejumlah strategi pemulihan ekonomi sudah di laksanakan Pemerintah, di antaranya dengan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021, dengan anggaran mencapai Rp699,43 triliun (atau naik 21% dari realisasi PEN 2020). Program Kesehatan dan Sosial Program kesehatan dan perlindungan sosial di fokuskan untuk menjaga kesehatan publik dan daya beli masyarakat. Selain itu, dukungan PEN juga di arahkan kepada dunia usaha dan menjaga keberlangsungan sektor strategis. Realisasi Program PEN sampai 9 April 2021 mencapai Rp 130,16 triliun atau 18,6% dari pagu.Adapun Program Pengungkit Ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri 1442 H terdiri atas program peningkatan daya beli dan mendorong ekonomi (konsumsi). Program peningkatan daya beli yaitu pemberian THR untuk ASN/TNI/Polri dan karyawan swasta, penyaluran bantuan beras (Bulog) selama Ramadan, dan percepatan perlindungan sosial. Kemudian, untuk program mendorong konsumsi antara lain Harbolnas dan Bagibagi KURMA. Agenda besar lainnya adalah reformasi struktural melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini akan menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang. Implementasi UU Cipta Kerja mereformasi regulasi perizinan usaha dengan menerapkan NSPK berbasis Risiko. Sehingga mendorong layanan pemerintah menjadi efisien dan mudah. Pemerintah juga mendorong implementasi ETPD untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah. Mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah. ETPD di harapkan akan meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan di gital nasional, bahkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Untuk dapat menjalankan program-program pemulihan ekonomi nasional tersebut, seluruh stakeholders pembangunan harus menyinergikan rencana kerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinergi itu perlu di tingkatkan dengan memaksimalkan forum-forum rapat koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas," tuturnya. Airlangga juga mengucapkan selamat menjalankan amanah tugas pembangunan daerah dan tingkatkan optimisme dan kolaborasi demi pemulihan ekonomi nasional.(nue/ala)