KASONGAN, Kalteng.co-Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai indikator kinerja utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu SKM dab FKP kini menjadi tolak ukur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Katingan.
Hal ini disampaikan Pj Bupati Katingan Sutoyo yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten III Evie Silvia Baboe ketika menghadiri kegiatan sosialisasi penyelenggaraan SKM dan FKP di Aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Selasa (24/9/2024).
Dikatakan Asisten III Evie Silvia Baboe, bahwa SKM ini bukan sekadar formalitas, namun menjadi bagian penting dari evaluasi kinerja seluruh perangkat daerah. Ini adalah salah satu alat yang memungkinkan semua, dalammemahami sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
“Kami harap, melalui forum ini, kita bisa lebih mendengar dan memahami kebutuhan masyarakat. Sehingga kualitas pelayanan publik kita bisa terus ditingkatkan,” tegas Asisten III, sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Dia juga menekankan, pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Katingan.
“Forum Konsultasi Publik adalah salah satu mekanisme untuk lebih memberdayakan masyarakat, agar mereka terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada mereka,” tuturnya.
Kemudian dia juga meminta, agar sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong semua perangkat daerah di Kabupaten Katingan untuk lebih proaktif dalam melaksanakan SKM dan FKP.
“Selain itu, dua indikator ini akan dimasukkan sebagai indikator kinerja utama bagi pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Yosefa mengungkapkan, dengan adanya kegiatan ini, penyelenggaraan SKM dan FKP akan semakin luas. Tidak hanya dilakukan oleh beberapa OPD, namun oleh semua perangkat daerah.
“Pada tahun 2023 hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB menempatkan Katingan dalam kategori C untuk kinerja pelayanan publik dengan nilai 2,49. Kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan melalui forum konsultasi publik,” pungkasnya.(eri)
