Percepat Transisi Energi, Pemerintah Berikan Insentif Pembelian Kendaraan Listrik, Nominalnya Cukup Besar!
KALTENG.CO-Transisi energi menjadi agenda penting dalam pembangunan, terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil. Saat ini, pemerintah tengah gencar-gencarnya berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik berbahan bakar baterai.
Bahkan, pemerintah akan memberikan insentif dalam setiap pembelian kendaran listrik, khususnya yang merupakan produksi dalam negeri. Jumlah nominal insentif yang diberikan juga cukup besar.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pemerintah berencana memberikan insentif pembelian kendaraan listrik, kepada masyarakat senilai Rp 8 hingga Rp 80 juta.
Saat ini, rencana tersebut sedang dalam tahap finalisasi. Ia memastikan, insentif tersebut akan diberikan kepada pembeli kendaraan listrik yang pabriknya berada di Indonesia.
“Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar Rp 80 juta, untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar Rp 40 juta, dan juga untuk motor listrik yang baru akan diberikan sekitar Rp 8 juta,” kata Agus dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/12/2022).
Tak hanya pembelian kendaraan listrik, Menperin juga mengatakan bahwa pemerintah akan memberi insentif, terhadap masyarakat yang melakukan konversi motor berbahan bakar minyak menjadi listrik.
Adapun nilai insentif untuk konversi motor listrik sebesar Rp 5 juta. “Sementara untuk motor konversi menjadi motor listrik akan diberikan insentif sekitar Rp 5 juta,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia menilai penting soal pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik di Indonesia. Sebab, menurutnya pemberian insentif juga dilakukan oleh beberapa negara maju, untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.
“Contoh negara-negara di Eropa. Di sana lebih maju karena pemerintahnya memberikan insentif,” lanjutnya.
Lebih rinci, Agus menyebut insentif pembelian kendaraan listrik sudah dilakukan beberapa negara di Asia, seperti Tiongkok, hingga negara kompetitor seperti Thailand.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda, untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.
“Ini sebagai upaya Indonesia ingin mendorong agar penggunaan kendaraan listrik bisa lebih cepat,” ujarnya.
Agus mengungkapkan ada beberapa alasan pendukung transisi kendaraan listrik perlu segera dilakukan. Pertama, Indonesia disebutnya sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, sehingga perlu melakukan transformasi dalam pengolahan sumber daya alam, agar memiliki nilai tambah, terlebih nikel menjadi bahan baku utama pembuatan baterai listrik.
Kedua, semakin banyaknya penggunaan kendaraan berbasis listrik dinilai akan meringankan beban APBN dalam memberi subsidi bahan bakar fosil. “Kendaraan listrik secara fiskal tentu akan terbantu, karena subsidi untuk kendaraan fosil akan berkurang,” ungkapnya.
Ketiga, kata Agus, pemberian insentif menjadi sebuah senjata pemerintah untuk “memaksa” produsen-produsen mobil dan motor listrik di dunia agar segera dan cepat merealisasikan investasi kendaraan listriknya di Indonesia.
“Keempat, kita juga sebagai komunitas global sudah membuktikan keseriusan dan komitmen kita dalam mengurangi karbon,” tutupnya.(*/tur)
