KALTENG.CO-Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Riau 2025 di Bumi Perkemahan Tahura Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat (25/4/2025).
Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla, khususnya di Provinsi Riau yang rawan terhadap bencana tersebut.
Dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara, Kapolri menekankan pentingnya menjaga kekayaan hutan Indonesia yang mencapai 95,5 juta hektare. Indonesia, sebagai negara dengan kawasan hutan terluas kedelapan di dunia, memiliki peran krusial sebagai “paru-paru dunia”. Namun, kekayaan ini juga membawa tantangan besar, terutama risiko deforestasi akibat kebakaran hutan dan lahan.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan data yang mengkhawatirkan terkait dampak Karhutla di Indonesia. “Sepanjang tahun 2024, tercatat sekitar 376 ribu hektare hutan terbakar di Indonesia, yang berdampak pada kehidupan ekonomi, kesehatan, hingga ekosistem,” tegas Kapolri. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman Karhutla bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Secara khusus, Kapolri menyoroti kondisi di Provinsi Riau. “Untuk Provinsi Riau sendiri, wilayah tersebut menempati peringkat ke-11 nasional dengan total lahan terbakar mencapai 11 ribu hektare,” ujarnya. Kapolri mengingatkan bahwa dampak asap akibat kebakaran di Riau tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi meluas ke provinsi lain bahkan negara tetangga. Oleh karena itu, penanganan Karhutla di Riau memerlukan perhatian dan upaya ekstra.
Mengutip analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kapolri menyampaikan informasi penting terkait perkiraan musim kemarau tahun ini. Durasi musim kemarau tahun 2025 diprediksi lebih pendek dibandingkan tahun sebelumnya, dengan puncaknya diperkirakan berlangsung antara Juni hingga Agustus 2025.
Meskipun demikian, fenomena global seperti El Nino dan Indian Ocean Dipole diprediksi berada dalam fase netral, yang berpotensi mengurangi risiko kekeringan ekstrem secara umum di tahun 2025. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki riwayat Karhutla tinggi.
Khusus untuk Provinsi Riau, BMKG memprediksi potensi kemunculan titik panas akibat cuaca kering dan rendahnya curah hujan akan mulai terasa sejak Mei dan mencapai puncaknya pada Juli 2025. Informasi ini menjadi dasar penting bagi langkah-langkah pencegahan dini.
Menyadari ancaman Karhutla yang nyata, Pemerintah Provinsi Riau telah mengambil langkah proaktif dengan menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 1 April hingga 30 November 2025. Langkah ini diapresiasi penuh oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri menyerukan agar seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat kepolisian dan TNI, hingga masyarakat dan pihak swasta, untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta menerapkan strategi pencegahan dan penanggulangan Karhutla yang efektif. Sinergi dan kolaborasi antar berbagai elemen bangsa menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi ancaman ini.
“Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga hutan kita dan mengantisipasi ancaman Karhutla sejak dini,” pungkas Kapolri, menekankan pentingnya tindakan preventif untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dan mencegah dampak buruk Karhutla.
Jambore Karhutla Riau 2025 diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan Dengan langkah-langkah antisipasi yang tepat dan sinergi yang kuat, diharapkan Riau dan Indonesia secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak negatif dari Karhutla di tahun 2025. (*/tur)
