Persebaran Covid-19 Dinilai Masih Terkendali

PALANGKA RAYA,kalteng.co-Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Palangka Raya sudah diterapkan dan berakhir 31 Januari 2021. Selain Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) juga menerapkan pemberlakukan yang sama. Alhasil dua pekan terakhir angka persebaran Covid-19 mulai bisa dikendalikan. Terbukti Kalteng sudah keluar dari status zona merah. Ketua Harian Satgas Covid-19 Kalteng Darliansjah mengatakan, pada dasarnya PPKM merupakan inisiasi dari kabupaten/kota masing-masing. Memang ada penegasan dari Satgas Covid-19 pusat kepada sejumlah gubernur, dalam hal ini beberapa provinsi yang memang harus melaksanakan PPKM. “PPKM ini tidak mendapat penegasan dari Satgas Covid-19 untuk dilakukan di seluruh daerah, yang mendapat penegasan pusat khusus untuk beberapa gubernur saja seperti Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (1/2). Diungkapkannya, terhadap Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kobar yang memilih untuk menerapkan PPKM, maka kepala daerah menerapkan di wilayah kepemimpinannya. Karena Kalteng tidak menerima penegasan pelaksanaan PPKM, maka pihaknya juga tidak mendorong kabupaten lain untuk menerapkan PPKM. “Kalteng tidak termasuk daerah yang harus menerapkan PPKM, karena memang dari sisi kenaikan kasus Covid-19 dan tren kematian itu masih pada tingkat terkendali,” ungkapnya. Apabila terdapat kabupaten yang ingin menerapkan PPKM, dapat diputuskan di tingkat kabupaten/kota. Pola kebijakannya ada pada kabupaten/kota, tak harus ke provinsi. Berbeda dengan PSBB yang diterapkan beberapa waktu lalu. “Jika daerah lain memandang perlu PPKM, silakan, tapi harus konsisten pelaksanaannya,” tegas Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini. “Intinya PPKM itu memang efektif sepanjang pengawasan dan penegakannya itu dilakukan dengan baik. Apabila aturan tidak dilakukan dengan pengawasan, maka tidak akan efektif. Saya melihat di kota ini mulai bagus pengawasan dan pelaksanaannya,” beber pria yang juga menjabat kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Sementara itu, Ketua Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Kalteng Rini Fortina mengatakan, untuk saat ini effective reproduction number (Rt) di tingkat provinsi berada pada angka 1,16. Angka ini dinilai cenderung menurun dibandingkan minggu sebelumnya. “Artinya risiko atau potensi peningkatan penularan Covid-19 makin berkurang, sedangkan untuk Kota Palangka Raya berada pada angka 1,06,” bebernya, kemarin. PPKM yang diterapkan di Kota Palangka Raya ini menjadi salah satu faktor terjaninya penurunan kasus. Khusus angka kematian, ada penurunan yang cukup tinggi jika dibandingkan sebelum adanya PPKM. “Pengendalian tiap kabupaten/kota di Kalteng ini makin baik, terutama pada minggu ini, angka kematiannya pun menurun hingga 53 persen,” katanya. Menurutnya pengendalian awal adalah hal terpenting, sehingga jumlah pasien terkonfirmasi bisa ditekan. Dengan adanya intervensi pemerintah dan makin tegasnya petugas satgas sangat berpengaruh dalam menekan angka penularan virus. “Makin sedikit orang berkumpul, maka makin sedikit yang tertular, makin tinggi kesadaran masyarakat melindungi diri, maka makin besar potensi untuk tidak tertular. Intinya di sejumlah kabupaten/kota ini makin terkendali kasusnya, meskipun ada beberapa ada peningkatan, tetapi tidak setajam sebelumnya,” beber Rini. Menurut dia, selain klaster komunitas, di Kalteng ini masih sering muncul klaster keluarga. Tidak dapat dimungkri bahwa masyarakat Kalteng memiliki kebiasaan berkumpul dengan keluarga besar. “Meskipun klaster keluarga masih ada, tapi jumlahnya makin menurun,” singkatnya. Untuk itu, surat edaran (SE) gubernur Kalteng pernah menyebutkan pentingnya kesadaran anggota keluarga untuk menjaga keluarga lainnya. Apabila terdapat keluarga yang baru datang dari luar kota maka agar tidak berkumpul terlebih dahulu dan tetap menerapkan protokol kesehatan apabila memang harus bertemu dengan keluarga. “Klaster keluarga ini terjadi ketika terdapat salah satu anggota keluarga yang terpapar, lalu tanpa disadari menularkan ke anggota keluarga lainnya. Karena itulah penting menerapakan prokes demi melindungi keluarga,” pungkasnya. Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs Dedi Prasetyo meminta satgas Covid-19 di seluruh Kalteng terus melaksanakan operasi yustisi di daerah masing-masing. Langkah humanis tetap dikedepankan tanpa menghilangkan sikap tegas kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes). “Kami tetap beri teguran humanis dan juga tindakan tegas kepada pelanggar agar memberi efek jera. Dan itu sudah kami lakukan,” ungkapnya, kemarin (1/2). Saat ini klaster keluarga dan klaster perkantoran menjadi atensi satgas Covid-19. Salah satu cara untuk mencegah penularan adalah dengan ketat menerapkan prokes. Kesadaran masyarakat juga menjadi poin penting. “Saya imbau masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah. Tidak perlu nongkrong-nongkrong malam hari jika enggak penting, mending di rumah saja,” ucapnya. Surat Edaran (SE) Wali Kota Palangka Raya Nomor:368/ 80/Covid-19/I/2021 yang mengatur tentang PPKM di Kota Palangka Raya resmi berakhir pada Minggu (31/1). Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin yang juga selaku Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya memberi statement terkait berakhirnya masa penerapan PPKM di Kota Cantik. Terkait perpanjangan PPKM, wali kota menyebut bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. “Kemarin saya ada mengikuti rapat bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dalam rapat tersebut beliau memaparkan bahwa PPKM tidak efektif dan perlu dilakukan kaji ulang,” ucapnya kepada Kalteng Pos, Senin (1/2). Lebih lanjut dikatakan Fairid, dalam rapat tersebut presiden bahkan belum memberikan keputusan apakah PPKM di seluruh Indonesia akan dihentikan, ataukah ada metode atau usulan penerapan baru dari pemerintah pusat dalam rangka menangani Covid-19. Sembari menunggu petunjuk dari pusat, pihaknya akan tetap menerapkan penegakan prokes sesuai dengan Perwali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. Di antaranya melaksanakan operasi yustisi secara rutin, melakukan asistensi dan memberi imbauan-imbauan kepada masyarakat umum maupun para pelaku usaha kuliner maupun pelaku usaha tempat hiburan malam (THM). Terhadap pelaku usaha yang melanggar prokes, pihaknya tetap akan memberikan bimbingan dan imbauan agar pelaku usaha bersangkutan dapat mengatur waktu operasioanl tempat usahanya sesuai dengan anjuran Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya. Apabila ditemukan pelaku usaha yang melanggar berulang kali, maka akan diberi sanksi bertahap. Tahap pertama dan kedua berupa saksi administratif. Jika masih membandel, maka selanjutnya akan diberi sanksi penyegelan tempat usaha dan dikenakan sanksi administratif. Langkah keempat yang bisa ditempuh yakni pencabutan izin operasional tempat usaha oleh Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya. “Terkait pelanggaran prokes perorangan maupun pelaku usaha, akan kami tindak sesuai dengan poin yang terdapat dalam Perwali Nomor 26 Tahun 2020, sementara mengenai PPKM, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat ,” pungkasnya. (abw/ram/ahm/ce/ala)

Persebaran Covid-19 Dinilai Masih Terkendali

redaksikalteng.co

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

PANTAS Genggam Tiket Pilkada

Sigit K. Yunianto: Ibu adalah Pilar Bangsa yang Harus Dihormati

Gedung Dewan Disterilkan, 117 Pegawai Di-Rapid Test

Buruh Perkebunan dan Pertambangan Sasaran Bandar

redaksikalteng.co

Gara-Gara Pandemi Covid-19 Pedagang Pakaian Kehilangan Omzet

Vaksin Pertama Diikuti 10 Tokoh di Kobar

Related Articles

Ketua PHRI dan PPKHI Kalteng: Hari Ibu Momentum Menghargai Peran Perempuan dalam Hukum dan Kehidupan

Bicara pada Diri Sendiri? Ini Manfaat dan Dampaknya bagi Kesehatan Mental

Kartu Merah Hancurkan Mimpi Garuda: Indonesia Gagal ke Semifinal AFF 2024

Kenaikan PPN 12%: Apa Saja yang Terkena Dampak dan Bagaimana Cara Menghadapinya?