KALTENG.CO-Kejaksaan Agung memutuskan untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan hukum dalam kepentingan politik dan menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan objektif.
Dalam upaya menjaga integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah strategis dengan menunda sementara proses hukum terhadap calon kepala daerah yang tengah berkontestasi.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum dalam kepentingan politik dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan objektif.
Kejagung Jaga Netralitas Hukum dalam Pilkada
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa penundaan proses hukum ini berlaku hingga seluruh rangkaian Pilkada 2024 selesai. Kebijakan ini sejalan dengan semangat untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilu.
“Aturan ini tidak boleh diskriminatif. Tujuannya bukan melindungi kejahatan, melainkan menjaga agar proses demokrasi berjalan secara objektif dan tidak dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik,” tegas Harli, Senin (2/9/2024).
Latar Belakang Kebijakan
Keputusan Kejagung ini sejatinya merupakan tindak lanjut dari memorandum yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelang Pemilu 2024. Dalam memorandum tersebut, Jaksa Agung menginstruksikan jajarannya untuk menunda pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden, calon wakil presiden, calon legislatif, dan calon kepala daerah.
Tujuan dari penundaan ini adalah untuk:
- Mencegah Black Campaign: Menghindari upaya-upaya untuk menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan isu hukum.
- Menjaga Objektivitas Pemilu: Memastikan bahwa proses pemilu tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.
- Memberikan Kesempatan yang Sama: Menjamin bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi.
Implikasi Kebijakan terhadap Pilkada 2024
Kebijakan penundaan proses hukum ini diharapkan dapat menciptakan iklim politik yang kondusif selama pelaksanaan Pilkada 2024. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih pemimpin daerah secara bebas dan demokratis tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Keputusan Kejaksaan Agung untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah merupakan langkah yang tepat dalam menjaga integritas dan objektivitas Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung untuk mendukung pelaksanaan demokrasi yang sehat dan bermartabat di Indonesia. (*/tur)
