Peserta Seleksi PPPK Bisa Ikut Tiga Kali

Aturan Seragam
Mendikbud RI Nadiem Makarim. FOTO Jawa Pos

PALANGKA RAYA,kalteng.co-Rencana seleksi guru kontrak atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dipastikan berlaku untuk semua guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud Nadiem Makarim memastikan tidak ada prioritas untuk kalangan guru tertentu. Asalkan memenuhi syarat usia dan lulus seleksi dengan standar yang ditentukan, maka seseorang bisa menjadi PPPK. Hal itu disampaikan Nadiem saat memberikan keterangan di kantor presiden, Rabu (25/11).

Menyikapi wacana penerimaan guru honorer menjadi PPPK tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Mofit Sartono Subagio mengatakan, pengangkatan PPPK akan ditangani langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kami memang sudah mendapatkan informasi yang beredar belakangan ini, baik melalui media cetak maupun online,” katanya kepada media di halaman kampus Universitas Muhamadiyah Palangka Raya (UMP), Kamis (26/11).

Menurut Mofit, dalam hal pengangkatan PPPK memang akan ditangani oleh BKD. Namun ketika ruang itu diberikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng untuk menyampaikan kemungkinan pengangkatan PPPK, maka pemenuhan kebutuhan guru setiap sekolah akan menjadi prioritas utama untuk disampaikan.

“Secara teknis kami belum menerima petunjuk teknis (juknis) secara pasti dan kami akan tetap menunggu juknis itu dari pemerintah pusat,” ungkap mantan Wakil Wali kota Palangka Raya tersebut.

Terkait dengan persiapan mengajukan formasi, ditegaskan Mofit bahwa Disdik Kalteng sudah memiliki data sekolah, data mata pelajaran setiap sekolah, kategori guru yang belum terpenuhi, guru yang akan pensiun, dan data lainnya yang diperbarui setiap tahun.

Terkait dengan profesi guru, tentu sangat dituntut komitmen untuk bisa memahami pekerjaannya. Mesti menyadari bahwa tidak semua lokasi kerja di dalam kota. Karena itu dituntut komitmen dalam mengemban tanggung jawab sebagai CPNS PPPK. Jangan sampai setelah diangkat menjadi guru PPPK, mengeluh dengan kondisi dan keadaan yang ada sehingga menimbulkan persoalan dalam pelayanan sebagai seorang guru.

Semua Guru Honorer Bisa Lulus Sesuai Kriteria===judul baru

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim saat memberikan keterangan di kantor presiden, Rabu (25/11), mengaku sudah banyak mendengar masukan untuk memprioritaskan kalangan guru tertentu untuk bisa menjadi PPPK. Menurut Nadiem, tidak ada pembedaan untuk mengambil tes PPPK. Tesnya akan berlangsung secara online menggunakan infrastruktur asesmen kompetensi minimum (AKM).

“Jadinya semua guru honorer tersebut akan bisa (lulus) asal sesuai dengan kriterianya,” terang Nadiem.

Mengenai usia, Nadiem tidak memerinci mengapa ada batasan 59 tahun. Dia hanya menjelaskan, aturan penerimaan untuk PPPK lebih longgar ketimbang PNS yang maksimal 35 tahun. selain itu, guru sekolah mana pun, baik negeri maupun swasta boleh mengikusi seleksi.

“Jadinya sudah tidak ada lagi prioritas sih, maksudnya siapa yang duluan (lolos) udah nggak valid lagi argumen itu,’’ lanjutnya.

Bukan hanya tidak ada lagi pembedaan. Pada tes mendatang, para peserta bisa ikut sampai tiga kali.  Sehingga bila gagal pada tes pertama, bisa mencoba lagi untuk kedua dan ketiga kalinya. Selain itu, disediakan fasilitas pembelajaran online bagi para guru yang kompetensinya masih kurang agar peluang untuk lulus lebih tinggi.

Nadiem juga meluruskan argumen yang beredar di masyarakat bahwa akan ada pengangkatan sejuta guru PPPK. Dia menjelaskan, tes kali ini adalah seleksi massal. Yang diangkat menjadi PPPK adalah mereka yang mampu lulus seleksi.

“Kalau yang lulus cuma 100 ribu, ya 100 ribu yang jadi (PPPK) tahun 2021. Kalau yang lulus 500 ribu, ya 500 ribu yang akan diangkat jadi PPPK,” tegasnya.

Baca Juga:  Musim Mas Group Laksanakan Pasar Murah Minyak Goreng

Yang jelas, Kemendikbud tidan akan mengendurkan standar kompetensi untuk menjadi guru PPPK. Model seleksi itu akan dipertahankan demi kualitas guru itu sendiri. Nadiem setuju bahwa kesejahteraan guru begitu penting. “Sama pentingnya dengan kualitas dan mutu guru bagi anak-anak kita,” tambah mantan CEO Go-Jek itu.

Sementara itu, sampai saat ini belum ada kejelasan rekrutmen guru PPPK di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi pasti soal rekrutmen guru PPPK untuk madrasah. Secara khusus dia mengatakan, urusan teknis guru madrasah ditangani oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag.

Direktur GTK Madrasah Kemenag M. Zain menuturkan, sampai saat ini Kemenag sedang berkoordinasi dengan Kemendikbud terkait rekrutmen guru PPPK. Dia mengatakan, secara pengelolaan kepegawaian, guru-guru di bawah Kemendikbud berbeda dengan di Kemenag.

Untuk di Kemendikbud, lanjutnya, guru honorer di bawah naungan pemerintah daerah setempat. Sehingga untuk tunjangan dan penghasilannya merujuk pada ketersediaan anggaran di pemerintah daerah setempat. Untuk guru honorer di SD dan SMP ada di pemkab dan pemko. Sedangkan guru SMA dan SMK ada di pemprov. Kondisi tersebut berbeda dengan di Kemenag. “Kami sifatnya vertikal,” katanya.

Guru-guru yang ada di madrasah negeri berada langsung di bawah Kemenag. Termasuk juga untuk ketersediaan anggarannya. Dia mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak guru honorer di madrasah-madrasah negeri. Untuk guru PNS di madrasah negeri, Zain memperkirakan jumlahnya sekitar 126 ribu orang.

Bahkan dia mengatakan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) masih terdapat guru honorer. Padahal MAN IC itu adalah madrasah dengan kualitas bagus serta menjadi percontohan di bawah naungan Kemenag.

Dia berharap kebijakan rekrutmen guru honorer menjadi PPPK juga berlaku untuk Kemenag. Sehingga bisa mengatasi persoalan guru honorer yang ada saat ini. Zain berharap dari total kuota rekrutmen guru menjadi PPPK tahun depan, ada alokasi untuk guru-guru honorer di bawah naungan Kemenag.

Seperti diketahui tahun lalu ketika pemerintah membuka rekrutmen PPPK, Kemenag juga mendapatkan kuota. Jumlahnya cukup banyak. Saat itu Kemenag mengusulkan 20.790 formasi PPPK, dengan rincian 20.719 guru dan 71 dosen. Lowongan itu terbuka untuk para honorer kategori II yang sudah terekam dalam pusat data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sementara itu, Plt Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Teguh Widjinarko mengatakan, pengajuan usulan formasi guru PPPK masih dibuka. Pengajuan ini dapat dilakukan hingga 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi Kementerian PANRB. Sejauh ini, baru 174.077 formasi guru PPPK yang telah diusulkan oleh 32 provinsi, 370 kabupaten, dan 89 kota.

Setelah proses pengajuan usulan formasi, pihaknya akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Serta, mempertimbangkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

“Tentu, penetapan formasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Hingga saat ini, kata dia, rencana rekrutmen tenaga pendidik tersebut masih dalam tahap perancangan sistem penerimaan, penyusunan soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi. Kementerian PANRB tak bekerja sendiri. Ada Kemendikbud, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Kementerian PANRB akan menetapkan Peraturan Menteri PANRB sebagai dasar hukum pelaksanaan rekrutmen tersebut,” ungkapnya.

Teguh juga menyinggung soal tenaga honorer kategori dua (honorer K2). Menurutnya, mereka berkesempatan mengikuti seleksi PPPK guru 2021 nanti. ”Honorer K2 dan non-K2 silakan mendaftar,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembukaan peluang seleksi penerimaan PPPK ini merupakan upaya pemerintah mengakomodasi kebutuhan tenaga guru di daerah. Karenanya, ada peraturan yang harus dipenuhi para pendaftar, yakni tidak boleh mengajukan perpindahan selama 10 tahun apabila sudah dinyatakan lulus seleksi. (nue/byu/wan/mia/jpg/ce/ala)