Pj Bupati Jawab Kritik dan Saran Fraksi-Fraksi di DPRD
MUARA TEWEH,Kalteng.co – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Penyampaian jawaban tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna III yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Ir. Hj. Mery Rukaini, MIP, didampingi Wakil Ketua I H. Beni Siswanto dan Wakil Ketua II Henny Rosgiati Rusli, di ruang Paripurna DPRD Barito Utara, Selasa (9/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati memberikan penjelasan terkait sejumlah kritik dan saran dari fraksi-fraksi.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrat, ia menjelaskan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK RI Perwakilan Kalteng terjadi karena kurang optimalnya SKPD dalam menginput realisasi belanja pada aplikasi SIMDA BMD. Selain itu, pelaporan keuangan baru dilaksanakan pada Oktober, sementara transaksi Januari–September masih menggunakan SIMDA, sehingga harus dilakukan penginputan ulang pada aplikasi SIPD-RI.
Ia juga menyoroti turunnya opini audit menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini terutama disebabkan pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD, meskipun beberapa kali telah dilakukan pergeseran anggaran. Hal itu mengakibatkan perubahan struktur APBD yang seharusnya dimuat dalam Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Untuk itu, Pemkab berkomitmen agar dalam APBD 2025 setiap perubahan lebih dicermati dengan teliti, termasuk capaian kinerja seluruh SKPD,” tegasnya.
Menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan, Pemkab menegaskan komitmen dalam meningkatkan pemerataan mutu layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta fasilitas umum. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi berbasis informasi untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan penempatan ASN sesuai kompetensi dan bidang keilmuannya.
Sementara itu, terhadap Pemandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Raya, Pemkab menegaskan akan terus berupaya mempertahankan sekaligus meningkatkan realisasi PAD, termasuk mencari alternatif sumber pendapatan baru yang potensial bagi tahun-tahun mendatang.
Sedangkan menjawab Fraksi Aspirasi Rakyat, Pemkab sepakat bahwa hal-hal yang masih belum jelas akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD 2024 sesuai agenda yang telah dijadwalkan.
“Demikian tanggapan dan jawaban yang kami sampaikan atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Pihak eksekutif sangat mengharapkan masukan, saran, dan pendapat demi kesempurnaan produk hukum daerah, sehingga pelaksanaannya benar-benar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pj Bupati.
Rapat paripurna juga dirangkai dengan penyerahan dokumen jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna II, fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum terhadap pidato pengantar Pj Bupati mengenai pertanggungjawaban APBD 2024.
Pj Bupati Indra Gunawan pun menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. “Pandangan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Usai penyampaian jawaban, acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen resmi pandangan umum fraksi DPRD dari Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, MIP, didampingi Wakil Ketua II Henny Rosgiati Rusli, kepada Pj Bupati Indra Gunawan, disaksikan seluruh tamu undangan yang hadir.(pra)
EDITOR:TOPAN
