Dalam inmendagri baru, tidak banyak perubahan signifikan. Dari sisi sebaran wilayah, misalnya, PPKM hanya diberlakukan untuk Pulau Jawa dan Bali.
Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, Pulau Jawa dan Bali masih menjadi fokus karena tingkat persebaran yang tinggi. Namun, untuk detail kabupaten mana saja yang dipilih, pusat menyerahkan kepada provinsi. Daerah boleh menambah. ’’Silakan ditetapkan gubernur berdasar statistik,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (Grup Kalteng.co), kemarin (24/1).
Dalam instruksinya, penetapan daerah harus tetap mengacu pada sejumlah indikator utama. Yakni, tingkat kematian dan kasus aktif di atas rata-rata nasional, kesembuhan di bawah rata-rata nasional, serta tingkat keterisian tempat tidur untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.
Namun, dalam inmendagri terbaru, ada satu poin penekanan terkait efektivitas pelaksanaan PPKM di daerah. Dalam poin ketujuh, pemda wajib melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPKM secara mingguan kepada menteri dalam negeri dan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sony Harry B. Harmadi menyatakan, masyarakat sudah cukup teredukasi dan mengetahui risiko serta bahaya penularan Covid-19. Namun, kelelahan akibat pandemi atau pandemic fatigue mengakibatkan penurunan kualitas kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
Sony mengatakan, pemerintah mengubah mindset penanganan pandemi sejak transisi dari Gugus Tugas ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada akhir Juli 2020. Pada medio akhir 2020 sosialisasi perubahan perilaku sangat gencar dilakukan satgas. Hasilnya adalah tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun, karena ada faktor pandemic fatigue, masyarakat mulai kendur. ”Apalagi, pada November ada kasus kerumunan. Itu berdampak besar. Kemudian ada juga libur panjang yang terus-terusan,” terangnya.
Pandemic fatigue pernah terjadi dalam masa pandemi flu Spanyol pada Agustus 1918. ”Kelelahan ini berbahaya karena memicu second wave dan meningkatkan angka kematian.”
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Mohammad Faqih menegaskan, pemerintah harus lebih menguatkan penanganan di hulu dan hilir. Hilir yang dimaksud meliputi tracing, testing, dan treatment. Untuk hulu, Daeng menyebut dua hal yang harus diperhatikan tahun ini, yakni protokol kesehatan (prokes).
Mengenai prokes, Daeng mengkritisi implementasi prokes yang meliputi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir (3M) yang kurang maksimal. Bahkan, di sejumlah daerah 3M tidak dijalankan dengan baik. ”Tidak kelihatan impact-nya dalam upaya menurunkan angka kejadian. Bahkan, sekarang angka kejadian terus naik,” ungkapnya.
Daeng menyarankan agar pemerintah menambah sejumlah poin dalam prokes, yaitu memodifikasi genetik atau kondisi konstitusi tubuh. ”Bahasa gampangnya daya tahan tubuh,” katanya. Lalu memodifikasi lingkungan. ”Ini perlu didorong masuk program nasional. Jadi bukan hanya 3M,” imbuh dia.
Mengenai vaksinasi, Daeng mengkritisi soal data. Dia mengaku banyak mendapat keluhan dari tenaga kesehatan (nakes) dan dokter-dokter di daerah. Mereka ingin cepat mendaftar vaksinasi, tapi terkendala di pendaftaran yang tersentral. Dia menyarankan ada konsolidasi data antara pusat dan daerah. Data memang harus terpusat. Tapi, dalam rangka upload data, penentuan target sasaran yang jadi prioritas hingga penentuan waktu vaksinasi bisa didesentralisasikan kepada pemda.
Sementara itu, setelah vaksinasi pertama pada 13 Januari lalu, kini akan dilakukan vaksinasi untuk nakes dengan target 1,48 juta orang. Mereka yang berhak menerima vaksin akan dikirimi SMS, lalu melakukan registrasi. ”Saat ini sudah 174 ribu (nakes) yang datang dan mendapat vaksin 146 ribu (nakes),” kata Jubir Kemenkes untuk Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi kemarin.
Data tersebut sesuai dengan yang dilaporkan kepada Kemenkes hingga kemarin pukul 13.24. Pemerintah menargetkan vaksinasi itu diberikan kepada 181,5 juta orang. Jumlah tersebut, menurut Nadia, sudah mengeluarkan kelompok berisiko seperti memiliki penyakit komorbid.
Meski sudah mengeluarkan mereka yang berisiko sebagai target vaksinasi, masih ada yang tidak bisa atau ditunda vaksinasinya. Mereka adalah orang yang tak lolos asesmen. Apakah itu akan memengaruhi target untuk memperoleh herd immunity? Nadia menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengantisipasi. ”Jumlah sasaran bisa bertambah,” ucapnya.
