KALTENG.CO-Presiden RI Prabowo Subianto, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap mahalnya biaya politik di Indonesia. Saat menghadiri Munas Partai Golkar ke-60 di Jakarta, Prabowo mengajak semua pihak untuk mengakui bahwa sistem politik saat ini terlalu mahal dan berdampak buruk bagi keuangan negara.
“Berapa puluh triliun rupiah habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
Ia juga menyoroti fenomena para pemenang pilkada yang tampak lesu, seakan beban yang ditanggung lebih besar dari kemenangan yang diraih.
Praktik Politik Uang dan Masalah Internal Partai
Senada dengan Prabowo, pengamat politik Titi Anggraini juga menyoroti praktik politik uang sebagai salah satu akar masalah mahalnya biaya politik di Indonesia. Menurutnya, praktik jual beli suara dan kursi di DPRD telah menjadi hal yang lumrah dalam kontestasi politik.
“Pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan politik berbiaya tinggi,” tegas Titi Anggraini. Ia menambahkan bahwa masalah utama terletak pada buruknya penegakan hukum di internal partai politik dan rendahnya integritas partai politik.
KPU Dorong Perbaikan Partai Politik
Sementara itu, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menekankan pentingnya perbaikan partai politik sebagai langkah awal menuju sistem politik yang lebih sehat. Afifuddin juga menyampaikan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 cukup tinggi, mencapai sekitar 71%.
Analisis
Mahalnya biaya politik di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi komprehensif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain:
- Penegakan hukum yang tegas: Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang dan korupsi dapat memberikan efek jera bagi pelaku.
- Reformasi partai politik: Partai politik perlu melakukan reformasi internal untuk meningkatkan kualitas kader dan memperbaiki sistem rekrutmen calon pemimpin.
- Peningkatan transparansi: Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana.
- Penguatan pengawasan: Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan.
Mahalnya biaya politik di Indonesia merupakan tantangan serius yang harus diatasi. Perbaikan sistem politik, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kualitas partai politik menjadi kunci untuk menciptakan sistem politik yang lebih sehat dan demokratis. (*/tur)
