Presiden Prabowo Tetapkan Kenaikan UMP 6,5 Persen, Cek Jumlahnya untuk Wilayah Kalteng!

KALTENG.CO-Kabar gembira bagi para pekerja di Kalimantan Tengah. Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 resmi naik sebesar 6,5% menjadi Rp 3.473.621,04. Kenaikan ini lebih tinggi dari usulan awal pemerintah pusat dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Kenaikan UMP Nasional dan Daerah Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Nasional (UMK) sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Dengan demikian, semua provinsi di Indonesia wajib menerapkan kenaikan UMP minimal sebesar 6,5%. Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi yang telah mengumumkan besaran UMP 2025. Kenaikan ini diharapkan dapat membantu para pekerja memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Daftar UMP di Sejumlah Daerah di Indonesia: Adapun kenaikan UMP 2025 paling lambat diumumkan pada hari ini (12/12/2024). Tercatat telah sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 2025 yang meliputi: Provinsi Aceh menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.685.616 atau naik 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp 3.460.672 Provinsi Sumatra Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.994.193 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.811.449 Provinsi Sumatra Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.681.571 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.456.874 Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.623.654 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.402.492 Provinsi Riau menetapkan UMP 2025 menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.508.776,22 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.294.625 Provinsi Lampung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.893.070 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.716.497 Provinsi Bengkulu menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.670.039 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.507.079 Provinsi Jambi menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.234.535 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.037.122 Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.623.653 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.402.492 Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2025 menjadi Rp 5.396.761 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5.067.381 Provinsi Jawa barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.191.232 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.057.495 Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.305.985 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.165.244 Daerah Istimewa Jogjakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.264.080,95 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.125.897,61 Provinsi Jawa tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.169.349 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.036.947 Provinsi Bali menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.996.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.816.672 Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.408.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.200.000 Provinsi Maluku menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.141.700 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.949.953 Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.915.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.736.698 Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.073.551 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.885.964 Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.657.527 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.343.298 Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.221.731 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.012.318 Provinsi Sulawesi Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.104.430 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.914.958 Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.878.285 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.702.616 Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.473.621,04 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.261.616 Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.496.194 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.282.812 Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.580.160 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.361.653 Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.579.314 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.360.858 Provinsi Papua menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 4.285.850 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 4.024.270 Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.393.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.615.000 Sementara itu, kenaikan UMP ini disambut baik oleh kalangan pekerja. Mereka berharap kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli dan memperbaiki kualitas hidup. Namun, di sisi lain, pengusaha juga menyampaikan kekhawatirannya. Mereka khawatir kenaikan upah yang terlalu tinggi akan membebani biaya produksi dan dapat mengurangi daya saing perusahaan. Kenaikan UMP tentu saja membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan pengusaha. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kenaikan UMP tidak memicu inflasi yang tinggi, sedangkan pengusaha perlu melakukan penyesuaian agar tetap dapat bertahan dan menciptakan lapangan kerja. (*/tur)