Ramai Dikecam, Perusahaan Sawit Terdakwa Karhutla Lolos Jeratan Hukum

PALANGKA RAYA, kalteng.co-Vonis bebas terdakwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) PT Kumai Sentosa sedang menjadi sorotan. Banyak pihak mengecam putusan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun dalam sidang yang digelar Rabu (17/2). PT Kumai Sentosa didakwa melakukan pidana atas kebakaran 2.600 hektare (ha) lahan pada 2019 lalu. Namun, majelis hakim justru memvonis bebas korporasi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit itu. Kepala Seksi Wilayah I Palangka Raya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan (BPPHLHK) Irmansyah menghormati putusan tersebut sebagai bentuk pengejewantahan prinsip res judicata pro veritate habetur. Meskipun demikian, tentunya masih banyak yang belum terungkap dalam jalannya persidangan. Karena itu BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya menilai ada fakta-fakta hukum yang tidak tersampaikan. Padahal sebelum diambil putusan harusnya memastikan dan melihat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan. Pihaknya menilai bahwa dalam persidangan itu majelis hakim memutus perkara dengan putusan yang kurang berpihak pada keadilan terhadap lingkungan. "Kami sudah mendengar dan mengetahui putusan yang diberikan oleh hakim saat pelaksanaan persidangan, tentunya kami akan mengambil beberapa langkah hukum lainnya," kata Irmansyah, kemarin (22/2). Ia menyebut bahwa perihal itu sudah dilaporkan kepada pimpinan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan di Samarindan dan juga diteruskan ke Dirjen Penegakan Hukum LHK di Jakarta. "Kami tidak akan berhenti sampai di sini dan akan terus menempuh upaya hukum lainnya," tegasnya. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya ikut menyesalkan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait perkara kebakaran lahan di wilayah PT. Kumai Sentosa. “Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap PT Kumai Sentosa merupakan cerminan lemahnya perlindungan terhadap lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah.” Demikian inti pernyataan LBH Palangka Raya yang ditandatangani Aryo Nugroho sebagaimana diterima redaksi Kalteng Pos, kemarin (22/2). Menurut LBH Palangka Raya, putusan majelis hakim atas perkara kebakaran lahan di wilayah PT Kumai Sentosa sangat berbeda jauh bila dibandingkan putusan lainnya, khususnya yang pelakunya berkaitan dengan masyarakat atau warga. Disebutkan oleh LBH Palangka Raya, pada tahun 2019 hingga 2020, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pernah memutuskan perkara kebakaran lahan dengan terdakwanya adalah masyarakat. Terdapat 17 kasus perkara. Semua pelaku diputus bersalah dan divonis penjara. Menanggapi persoalan ini, LBH Palangka Raya mengeluarkan tiga pernyataan sikap. Di antaranya, menyatakan putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam memutus perkara nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu dianggap tidak memperhatikan aspek kerugian lingkungan yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan. Tidak dipertimbangkannya aspek kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan ini dianggap LBH Palangka Raya sebagai cerminan lemahnya perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah dan menyebabkan rentannya hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Selain itu, disebutkan juga bahwa putusan nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu menjadi pertanda buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat perbedaan perlakuan dalam menegakkan aturan hukum terhadap masyarakat dan terhadap pihak perusahaan. “Putusan ini bisa dimaknai sebagai kekuatan modal bisa melindungi perusahaan dari jerat hukum, sedangkan masyarakat umum mudah divonis bersalah,” ungkap Aryo Nugroho dalam rilis. Selain itu, pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu yang menyatakan bahwa peristiwa kebakaran tersebut merupakan peristiwa bencana alam atau force majeur, dianggap oleh LBH Palangka Raya sebagai pertimbangan yang sangat keliru. “Karena hakim tidak mempertimbangkan unsur kelalaian dari PT. Kumai Sentosa yang tidak memadamkan api saat kebakaran masih skala kecil sebelum membesar dan meluas hingga tidak bisa dikendalikan,” tegasnya. Terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas N Hartono menuturkan, pihaknya mendukung langkah Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat untuk mengajukan banding dalam kasus ini. "Kami melihat bahwa fakta lapangan terkait dengan kebakaran telah mengakibatkan kerugian lingkungan, khususnya terkait kebakaran itu sendiri, seharusnya hakim melihat secara menyeluruh," katanya kepada Kalteng Pos via telepon, Senin (22/2). Menurut Dimas, jika mengacu pada tanggung jawab penuh sebuah perusahaan, harusnya perusahaan bisa memastikan kondisi kerusakan yang akan terjadi pada konsesi yang mereka terima. "Ini yang tidak dilihat mereka, sehingga ini jadi dorongan bagi majelis hakim untuk dapat melihat fakta-fakta yang ada," tegasnya. Walhi juga menilai bahwa kebakaran yang terjadi di Indonesia dan di Kalteng khususnya, sebagian besar disebabkan oleh ulah oknum tertentu yang dengan sengaja menciptakan kebakaran. "Perlu dilihat secara saksama, berbeda hal jika ada angin buyuh, gempa, dan lainnya," tuturnya. Ia menegaskan, harus ada tanggung jawab perusahaan terhadap lahan yang diterima sebagai wilayah konsesi. Karena itu perusahaan punya kewajiban untuk melindungi wilayah konsesi dari kebakaran. Pada sisi lain, aktivitas perkebunan rentan terjadi kerusakan lingkungan. Pihaknya menilai bahwa langkah pengajuan banding yang diambil kejaksaan sangatlah tepat. Sebab, kerugian yang dialami negara lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat kebakaran itu sendiri, karena proses pemadaman pun akhirnya menjadi tanggung jawab negara. "Negara sudah mengalami kerugian besar dalam hal konsesi agar tidak terjadi kebakaran atau melakukan pemadaman, maka merupakan kerugian negara. Juga kerugian atas lingkungan itu sendiri, karena dampak dari adanya asap kebakaran juga dialami masyarakat," ucapnya. Berkaca dari kasus ini, pihaknya meminta agar penegakan hukum terhadap korporasi yang melanggar hukum ditegakkan lagi. Sebab, selama ini vonis terbanyak dalam kasus kebakaran hutan maupun lahan justru diterima masyarakat. Sementara perusahaan besar yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran justru bebas dari jeratan hukum. (son/nue/sja/ce/ala)

Ramai Dikecam, Perusahaan Sawit Terdakwa Karhutla Lolos Jeratan Hukum

redaksikalteng.co

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

PANTAS Genggam Tiket Pilkada

JIS Jadi Benteng Tak Tertembus Persija, The Jakmania Rayakan Kemenangan Beruntun

Gedung Dewan Disterilkan, 117 Pegawai Di-Rapid Test

Buruh Perkebunan dan Pertambangan Sasaran Bandar

redaksikalteng.co

Kapolresta Gadungan Coba Menipu Lewat Whatsapp

Kurang Diperhatikan Suami, Malah Nyaman Diperhatikan Teman

Related Articles

Semangat Natal di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah: Mengusung Sukacita dan Kebersamaan

Dishub Kalteng Kawal Prosesi Pemakaman Alm. Drs. Nahson Taway di TPU Kristen

Pemprov Kalteng Gelar Upacara Penghormatan Terakhir untuk Alm. Drs. Nahson Taway

Persija vs PSS: Kemenangan Bersejarah Bagi Hansamu Yama