Realisasi APBD Katingan 2024 Disorot DPRD! Pendapatan Transfer Tinggi, PAD Masih Loyo
KASONGAN, Kalteng.co-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Winda Natalia, menyoroti tajam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Menurut Winda, kesuksesan eksekutif dalam merealisasikan pendapatan daerah adalah indikator utama keberhasilan pelaksanaan APBD.
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Katingan masih sangat dominan ditopang oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Berbagai jenis pendapatan transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pada APBD 2024 berhasil terealisasi mencapai lebih dari Rp 1 triliun, atau sekitar 97,22% dari target yang ditetapkan,” kata Winda dalam rapat paripurna, Selasa (22/7/2025).
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun anggaran 2024 mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun. Angka ini, ujar Winda, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun anggaran 2023. Namun, hal ini masih mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pusat dan provinsi.
Sorotan Tajam pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meski pendapatan transfer menunjukkan kinerja impresif, Winda Natalia juga menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan pada APBD 2024. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 117 miliar lebih, PAD yang terealisasi hanya mencapai lebih dari Rp 68 miliar, atau sekitar 57,79 persen.
“Realisasi PAD kita masih belum maksimal dan belum menunjukkan perubahan positif yang signifikan,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap ke depannya pemerintah daerah dapat berinovasi dan mencari solusi untuk meningkatkan PAD, serta mampu menciptakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Katingan.
Defisit Anggaran Menjadi Perhatian Serius
Lebih lanjut, Winda juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan masih mengalami defisit pada tahun anggaran 2024.
“Hal ini perlu menjadi perhatian serius guna perbaikan dalam peningkatan pendapatan daerah dan investasi, serta langkah-langkah lain yang lebih kolaboratif di masa mendatang,” pungkasnya.
Sorotan dari DPRD ini menjadi alarm bagi Pemkab Katingan untuk segera mencari strategi baru dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Dengan optimalisasi PAD dan pencarian sumber-sumber pendapatan lain, diharapkan pembangunan di Katingan dapat berjalan lebih masif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. (eri)
