KALTENG.CO-Pada tahun 2023 ini, pemerintah kembali akan merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jumlah besar. Lebih dari satu juta formasi telah disiapkan dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Semula pelaksanaan rekrutmen akan dilaksanakan pada bulan Juni ini, namu diundur menjadi bulan September. Untuk formasi terbesar masih PPPK Guru dan tenaga kesehatan (Nakes)
Rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) yang semula direncanakan Juni ini ternyata diundur. Jadwal terbaru, seleksi akan dilakukan pada September. Pemerintah menyiapkan lebih dari satu juta formasi.
”Rekrutmen ASN dimulai September 2023, tanggalnya belum ditetapkan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Anas tidak memerinci alasan molornya proses rekrutmen ini.
Namun, dia menyebutkan, masih ada beberapa instansi yang belum mengirim usulan untuk formasi CASN. Karena itu, angka formasi CASN masih bisa berubah.
Sesuai skenario awal, ada 1.030.751 formasi yang bakal ditawarkan tahun ini. Namun, tidak semuanya diperuntukkan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagian besar akan diisi dengan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bidang kesehatan dan pendidikan masih akan mendapat porsi besar dalam seleksi tahun ini.
Perincian dari total formasi CPNS dan PPPK tersebut terdiri atas kebutuhan di tingkat pusat dan daerah. Untuk tingkat pusat, formasinya antara lain tenaga dosen 15.858 orang, PPPK dosen 6.742 orang, PPPK tenaga guru 12.000 orang, PPPK tenaga kesehatan 12.719 orang, dan PPPK tenaga teknis lainnya 15.205 orang.
Instansi daerah terdiri atas PPPK guru 580.202 orang, PPPK tenaga kesehatan 327.542 orang, dan PPPK tenaga teknis lainnya 35.000 orang. Selain itu, terdapat alokasi PNS lulusan sekolah kedinasan 6.259 orang.
”Dari total formasi yang tadi itu, 80 persen yang non-ASN atau PPPK, sisanya 20 persen fresh graduate,” ungkapnya.
Khusus fresh graduate ini, pemerintah akan menjaring mereka yang memiliki talenta di bidang digital.
Mantan bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, besarnya porsi untuk tenaga kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa arah kebijakan Presiden Joko Widodo sudah jelas. Yakni, menyelesaikan permasalahan terkait guru dan nakes yang selama ini dikeluhkan.
”Buktinya sudah disiapkan formasi, tapi pengusulannya (oleh daerah, Red) rendah. Padahal, kalau formasi dipenuhi, arahan tenaga kesehatan dan pendidikan selesai,” ujarnya.
