Reses DPRD Kalteng Dapil III Ungkap Keluhan Jalan, Listrik dan Internet Desa
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Berbagai persoalan pembangunan, ekonomi hingga layanan dasar masyarakat mencuat dalam pelaksanaan reses perorangan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara.
Dalam laporan kompilasi hasil reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, masyarakat masih menaruh harapan besar kepada pemerintah dan DPRD untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.
“Mayoritas masyarakat menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik serta dukungan nyata terhadap sektor ekonomi masyarakat desa,” kata Juru Bicara Reses Dapil III, Bryan Iskandar, Senin(11/5/2026).
Reses yang dilaksanakan selama delapan hari, mulai 5 hingga 12 April 2026 tersebut diikuti tujuh anggota DPRD Kalteng, yakni Riska Agustin, Muhammad Rusdi Gozali, Sugiyarto, Okky Maulana, Bryan Iskandar, Heri Santoso, dan Maryani Sabran. Kunjungan dilakukan di puluhan desa dan kelurahan di tiga kabupaten, dengan fokus menyerap aspirasi masyarakat terkait pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan, serta sarana dan prasarana.
Pada bidang pemerintahan, masyarakat meminta pemerintah memperbanyak program penyerap tenaga kerja guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, percepatan pembangunan desa, terutama infrastruktur jalan pedalaman dan jaringan listrik, menjadi kebutuhan mendesak yang disampaikan warga.
“Kami menerima banyak aspirasi terkait akses jalan, listrik dan layanan dasar lainnya yang masih perlu mendapat perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Sementara di sektor ekonomi, masyarakat berharap adanya bantuan bibit pertanian, perikanan dan peternakan, termasuk alat tangkap bagi nelayan serta pembudidaya ikan dan udang. Warga juga meminta pemerintah provinsi melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok yang dinilai masih fluktuatif di sejumlah wilayah.
Tidak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan bantuan peralatan pengolahan makanan ringan berbahan lokal untuk mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk bantuan bibit sapi dan alat pengolah pupuk kompos guna meningkatkan produktivitas pertanian. “Penguatan ekonomi masyarakat desa harus menjadi perhatian bersama, terutama melalui bantuan sarana produksi dan pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal,” tambah Bryan.
Di bidang kesejahteraan, masyarakat menyoroti pentingnya pelestarian adat dan budaya lokal, peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak, ibu hamil dan lansia, hingga pemerataan tenaga guru di daerah terpencil. Usulan peningkatan status guru honorer menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) provinsi serta pendirian PAUD di desa-desa juga menjadi perhatian dalam hasil reses tersebut.
Sedangkan pada bidang sarana dan prasarana, masyarakat meminta pembangunan jalan menuju fasilitas kesehatan, kawasan pertanian, sekolah, tempat ibadah hingga objek wisata. Permintaan penyediaan layanan internet stabil seperti Starlink di wilayah pedesaan turut menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan warga.
Selain itu, masyarakat juga menilai perlunya koordinasi harmonis antara legislatif dan eksekutif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten agar usulan masyarakat dapat tersinkronisasi dengan baik dalam program pembangunan daerah. “Hasil reses ini akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perjuangan kami dalam mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah,” tutupnya. (bam)
