Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia mengatakan ini karena adanya kekosongan kader potensial dari partai politik. Partai tidak bisa membuat tokoh-tokoh yang berpeluang menjadi calon presiden, calon wakil presiden hingga kepala daerah.
“Ini ketidaksiapan dan kekosongan kader partai untuk Pilpres. Padahal di luar partai banyak tokoh potensia yang bisa menjadi capres dan cawapres,” ujar Ujang kepada JawaPos.com (grup Kalteng.co), Jumat (29/1).
Ujang mengatakan dengan draf aturan tersebut juga mematikan calon-calon potensial untuk bisa maju di Pilpres mendatang. Sehingga partai politik mempunyai ambisi yang buruk dalam demokrasi ini.
“Sepertinya partai politik mungkin ingin memonopoli kekuasaan dengan cara bahwa capres mesti orang partai,” katanya.(jpg/top)
