Sejumlah Nama Mencuat Jelang Pemilihan Ketua PWNU Kalteng
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Menjelang pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Tengah, dinamika internal organisasi mulai mengemuka. Sejumlah nama tokoh NU Kalteng disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua PWNU Kalteng periode 2026–2030.
Konferwil PWNU Kalteng sendiri dijadwalkan akan digelar pada Februari 2026. Agenda lima tahunan ini menjadi forum tertinggi NU di tingkat wilayah untuk melakukan evaluasi kepengurusan sekaligus menentukan arah kepemimpinan ke depan.
Seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan, sejumlah nama mulai mencuat dan diperbincangkan di kalangan warga NU. Nama-nama tersebut dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman dalam mengelola organisasi keagamaan.
Beberapa tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua PWNU Kalteng antara lain HM Wahyudie, F Dirun, Prof. Akhmad Dkahoir, Suhardi, Rahmat Nasution Hamka, Prof. Abdul Helim, Nuryakin, dan Syahrun. Selain itu, turut mencuat nama Syamsuri Yusuf serta Awaludin Noor.
Para figur tersebut dikenal aktif dalam struktur maupun kegiatan NU di Kalimantan Tengah. Mereka juga dinilai memiliki rekam jejak kepemimpinan serta kontribusi nyata dalam mengembangkan jam’iyah NU di daerah.
Salah seorang warga NU Kalteng, Yedi Syamsudin menilai banyaknya kandidat yang muncul menjadi indikasi positif bagi organisasi.
“Ini menunjukkan bahwa kaderisasi NU di Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan melahirkan banyak figur potensial,” ujarnya, Senin (19/1/2025).
Ia menyebut, Konferwil seharusnya tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua semata, melainkan momentum konsolidasi organisasi.
“Konferwil harus menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah dan soliditas warga NU,” katanya.
Menurutnya, siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjaga marwah organisasi serta memperkuat peran NU di tengah masyarakat.
“Ketua terpilih harus mampu mengayomi semua kalangan dan membawa NU semakin berkhidmat,” ucapnya.
Yedi juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dan pilihan dalam Konferwil merupakan hal yang wajar dalam demokrasi organisasi.
“Yang terpenting adalah prosesnya berjalan dengan adab, menjunjung persatuan, dan tetap dalam koridor Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah,” tegasnya. (oiq)
