BeritaNASIONALPOLITIKA

Seluruh Kader PDIP Diminta Stop Berbicara Pencapresan 2024, Jika Tidak Siap-siap Disanksi !

KALTENG.CO-Wacana pencapresan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani pada Pemilu 2024 mendatang, membuat terjadinya perang dingin di internal PDIP.

Baik Ganjar Pranowo maupun Puan Maharani, memiliki dukungan kader dan simpatisan berbeda. Sehingga, sangat rentan membuat terpecahanya suara konstituen partai.

Untuk mengantisipasi semakin terbelahnya dukungan kader, PDI Perjuangan (PDIP) menindak tegas semua kader yang berbicara tentang pencapresan pada Pemilu 2024.

Tidak main-main, jika ada pengurus atau kader partai yang tidak stop berbicara pencapresan, siap-siap saja mendapatkan sanksi. Setidaknya, sanksi ini sudah dijatuhkan kepada Ganjar Pranowo dan Ketua DPC PDIP Solo F.X. Hadi Rudyatmo, serta dewan kolonel yang mendukung pencapresan Puan Maharani.

Setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi teguran lisan, kemarin (26/10/2022) giliran Ketua DPC PDIP Solo F.X. Hadi Rudyatmo yang diberi sanksi teguran keras dan terakhir. Para anggota Fraksi PDIP DPR yang membentuk Dewan Kolonel pun tidak luput dari sanksi.

Ganjar disanksi karena menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres). Sementara itu, F.X. Rudy dijatuhi sanksi karena mendukung Ganjar maju sebagai capres 2024.

Keduanya dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh DPP PDIP terkait dengan pernyataan soal pencapresan. Ganjar dipanggil pada Senin (24/10/2022), sedangkan Rudy baru dipanggil kemarin.

Rudy datang ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.15. Dia mengenakan seragam resmi partai berwarna merah dan masker berwarna merah-putih.

Selanjutnya, Rudy dipersilakan masuk ke ruang klarifikasi. Di dalamnya sudah menunggu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.

Setelah 1,5 jam, Hasto, Komar, dan Rudy menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil pertemuan tertutup tersebut. Komar mengatakan, setelah dilakukan klarifikasi, Rudy dinyatakan melanggar keputusan kongres PDIP yang menetapkan bahwa semua yang menyangkut calon presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Seluruh kader harus tertib, tanpa kecuali,” terangnya.

1 2 3 4 5 6Laman berikutnya
https://kalteng.co https://kalteng.co https://kalteng.co https://kalteng.co https://kalteng.co https://kalteng.co

Related Articles

Back to top button