KALTENG.CO-Menjawab gelombang aspirasi dan kritik tajam dari masyarakat, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya mengambil langkah progresif.
Orang nomor satu di Benua Etam ini secara resmi mengumumkan pembatalan rencana pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar.
Keputusan besar ini disampaikan langsung oleh Rudy melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud, pada Senin (2/3/2026).
Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata dari pemerintah provinsi yang adaptif terhadap suara rakyat dan mengedepankan efisiensi anggaran daerah.
Menjadikan Suara Rakyat sebagai Kompas Kebijakan
Rudy menegaskan bahwa pembatalan pengadaan kendaraan dinas tersebut tidak akan mengganggu stabilitas roda pemerintahan maupun kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur. Baginya, kritik yang masuk adalah pengingat agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang tepat.
“Kami ingin menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan,” tegas Rudy dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa fokus utama Pemprov Kaltim saat ini adalah mengalihkan alokasi dana tersebut untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan warga dan pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak.
Permohonan Maaf dan Komitmen Menuju Generasi Emas
Selain membatalkan proyek belanja tersebut, Rudy Mas’ud juga menunjukkan sikap ksatria dengan menyampaikan permohonan maaf terbuka atas kegaduhan yang sempat terjadi. Momentum ini digunakannya untuk mengajak masyarakat bersinergi membangun daerah.
Energi Positif: Rudy menganggap kritik publik sebagai energi untuk membangun Kaltim yang lebih sukses.
Permohonan Maaf: Mengingat saat ini memasuki bulan yang penuh ampunan (maghfirah), ia memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan Timur.
Visi Masa Depan: Komitmen dialihkan untuk mewujudkan Kaltim menuju generasi emas dengan doa restu dari seluruh elemen masyarakat.
Sorotan Nasional dari Kemendagri hingga KPK
Sebelum keputusan pembatalan ini diketok palu, rencana pengadaan mobil dinas gubernur senilai miliaran rupiah tersebut memang sempat menjadi “buah bibir” di level nasional. Dua lembaga negara bahkan sempat memberikan peringatan dini:
Kemendagri: Menyarankan peninjauan ulang demi menjaga prinsip efisiensi anggaran daerah.
KPK: Memberikan peringatan agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara bijak dan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan rakyat.
Tetap Bekerja dengan Mobil Pribadi
Menariknya, meski tanpa mobil dinas baru, aktivitas kedinasan Gubernur Rudy Mas’ud dipastikan tetap berjalan normal. Hingga saat ini, ia mengaku masih nyaman menggunakan mobil pribadi untuk menembus medan berat di Kalimantan Timur.
Bahkan, kunjungan kerja ke wilayah pelosok seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) tetap ia lakoni tanpa kendala berarti. Hal ini membuktikan bahwa dedikasi pelayanan tidak melulu bergantung pada fasilitas mewah, melainkan pada semangat pengabdian.
Ringkasan Keputusan Pembatalan Mobil Dinas Kaltim
Langkah Rudy Mas’ud ini diharapkan menjadi preseden baik bagi kepala daerah lain dalam mengelola APBD yang lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. (*/tur)
