KALTENG.CO-Penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dilaksanakan bersamaan dengan masa kampanye Pemilu 2024 banyak menuia kritik. Lebih-lebih di lapangan ada ditemukan penyalurannya ditunggangi kepentingan politis paslon Capres tertentu.
Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk menghentikan untuk sementara penyaluran Bansos ke masyarakat. Hal ini akan berlangsung hingga dilaksanakannya pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya yang berbentuk beras, menjelang Pemilu 2024 banyak menuai sorotan. Pemerintah pun memutuskan menghentikan sementara program tersebut.
Penghentian itu dijalankan hingga selesai pelaksanaan coblosan pemilu pada 14 Februari nanti.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa 8-9 Februari adalah hari libur. Kemudian, 10 Februari adalah hari terakhir kampanye dan 11-13 Februari masa tenang. Terakhir pada 14 Februari pelaksanaan coblosan.
“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi (penyaluran) bantuan pangan,” katanya, Jumat (9/2/2024).
Arief mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras itu dihentikan sementara untuk menghormati pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu juga untuk pemutakhiran data.
Ia menyatakan, penyaluran bantuan pangan akan dimulai kembali pada 15 Februari. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan itu sudah terencana lama dan tidak terkait dengan pemilu.
Penghentian sementara itu sudah disampaikan Badan Pangan Nasional ke Bulog melalui surat tertanggal 6 Februari 2024. Surat itu menyebutkan, alasan penghentian adalah mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu. Guna memaksimalkan penyaluran, Bulog diminta untuk optimalisasi penyaluran sebelum masa tenang dan setelah hari pemungutan suara.
Dua calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, beberapa kali menyoroti bansos yang dianggap menguntungkan salah satu kandidat. Dalam debat terakhir (4/2/2024), Anies menyebut penyaluran bansos harus disesuaikan kebutuhan.
“Kepentingan penerima yang utama, bukan pemberi,” katanya.
Sementara itu, Ganjar menilai pembagian bansos yang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi tak boleh hanya dinilai secara regulasi. “Apa yang diperbolehkan secara regulasi belum tentu patut secara etik dan moral,” katanya dalam kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur (6/2/2024). (*/tur)
