Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim mengatakan bahwa pelajaran tatap muka (PTM) tahun 2021 masih belum dilakukan. Kemendikbud mengambil dua alternatif untuk melakukan pendidikan jarak jauh (PJJ), dimana para siswa dihadapkan pada dua pilihan belajar lewat televisi maupun secara daring.
EMANUEL LIU, Palangka Raya
Sedangkan, memasuki pembelajaran siswa sekolah pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan program belajar alternatif selain tatap muka.Program alternatif ini bertujuan mendukung pendidikan jarak jauh (PJJ) di antaranya melalui program Belajar Dari Rumah ( BDR) yang ditayangkan di Televisi Republik Indonesia ( TVRI) untuk jenjang pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar (SD).Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Mofit Saptono Subagio mengatakan bahwa semua sekolah dibawa kewenangan pemerintah provinsi seperti SMA, SMK dan SLB sudah dipersiapkan dengan protokol kesehatan pendidikan.
Menurut politikus Partai Golkar Kalteng tersebut, bahwa sebelum pandemi ini reda mestinya harus bersabar dan menunda PTM. Untuk itu, memaksimalkan daring dengan optimalisasi fasilitas penunjangnya sangat aman untuk para peserta didik.Selanjutnya, Hj Siti Nafsiah juga menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan, untuk melihat dan mengecek kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu untuk memastikan sudah sesuai dengan arahan pemerintah provinsi atau tidak.
Dirinya khawatir jika pelaksanaan tatap muka jika digelar, dan tidak dilakukan pemantauan dan pengawasan secara seksama oleh pihak pemerintah sesuai kewenangan, karena keterbatasan dana dan lainnya maka akan mengancam dan menghambat pelaksanaan proses pendidikan.
“Apakahh mampu sekolah tiap empat jam sekali menyuplai masker untuk siswa, sesuai ketentuan dari pemprov? Karena masker bedah kan empat jam sekali harus ganti. Siapa yang mampu konsisten mengawasi bila para siswa berkerumun, sesuai dengan naluri anak-anak?,” tegasnya lagi.
Menurut dirinya, yang bagus adalah mengikuti pendapat IDI, bahwa pertemuan tatap muka dilaksanakan setelah covid reda. Keselamatan nyawa siswa di atas segalanya.”Sekolahan dan kurikulum kita itu didesain untuk kelas besar. Bukan untuk kelas kecil. Apa gurunya sanggup, ngajar dari pagi sampe sore, karena siswa masuk per shift?,” tambahnya.Selanjutnya, apakah secara hukum komite sekolah memang bisa dikatakan mewakili semua ortu/wali siswa untuk menyatakan setuju PTM? Dirinya tidak meyakininya.
“Mengapa pemerintah tidak adopsi saja cara belajar Universitas terbuka yang selama ini bisa berjalan dengan baik dan terbukti ampuh? Kehilangan kesempatan belajar bisa dibayar atau diganti kemudian, tapi kalau kehilangan nyawa siapa yang bisa ganti?,” tuturnya. (*/ala)
