Sigit K Yunianto Tekankan Pengawasan Energi dan BBM Jelang Lebaran Saat Kunker Komisi XII DPR RI di Bali
JAKARTA, Kalteng.co – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sigit K Yunianto, SH., M.A.P., menegaskan pentingnya pengawasan ketat sektor energi dan pertambangan demi mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Sigit saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Bali. Agenda utama kunjungan tersebut membahas penguatan ketahanan energi nasional serta optimalisasi peran BUMN strategis di sektor ketenagalistrikan dan pertambangan.
Sigit menyebut, pengawasan terhadap sektor ketenagalistrikan, pertambangan, hingga distribusi energi tidak boleh bersifat parsial. “Pengawasan tidak terbatas pada satu daerah saja. Kami juga memantau kondisi di Jawa, Lombok, hingga Nusa Tenggara Timur. Implementasi kebijakan energi dan pertambangan harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi daerah penghasil sumber daya alam,” tegas Sigit K Yunianto.
Menurutnya, pemerataan akses energi serta pengurangan ketergantungan impor menjadi fokus penting yang terus dikawal Komisi XII DPR RI. Sigit juga menyoroti kesiapan stok energi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) subsidi, serta keandalan pasokan listrik agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi.
“Ketersediaan BBM dan LPG subsidi harus dipastikan aman, terutama di daerah rawan dan wilayah terpencil. Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses energi saat momentum hari besar keagamaan,” ujarnya.
Memperkuat Stabilitas Nilai Rupiah
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI melakukan pertemuan dengan jajaran Direksi PT PLN (Persero) UID Bali, Direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), serta Direksi PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Pembahasan mencakup peningkatan keandalan pasokan listrik di Bali sebagai destinasi pariwisata utama, percepatan transisi energi baru terbarukan, hingga penguatan infrastruktur ketenagalistrikan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Terkait sektor pertambangan, Sigit menilai pengelolaan sumber daya mineral harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi nasional, termasuk mendukung pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan memperkuat stabilitas nilai rupiah melalui ekspor komoditas strategis.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah, BUMN, dan regulator menjadi kunci dalam memastikan distribusi energi tepat sasaran dan merata di seluruh Indonesia. “Kami di Komisi XII DPR RI berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara maksimal. Ketahanan energi nasional harus dibangun dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (pra)
