KALTENG.CO-Dunia pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menjadi sorotan tajam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (2/4/2026), Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Safaruddin, melayangkan kritik pedas terkait berbagai anomali yang ditemukan di Akademi Kepolisian (Akpol).
Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini secara terang-terangan mencurigai adanya “jalur belakang” dalam proses rekrutmen taruna yang berdampak pada kualitas personel Polri di masa depan.
Dugaan “Titipan” dan Masalah Kesehatan Taruna
Di hadapan Plt Kalemdiklat Polri, Irjen Andi Rian Djajadi, Safaruddin membeberkan temuan yang mengusik logika publik. Ia menyoroti adanya taruna yang harus dikeluarkan karena perilaku menyimpang, hingga kasus kesehatan yang dinilai tidak masuk akal untuk standar pendidikan militer/polisi.
“Saya lihat di Akpol ini ada yang sampai dikeluarkan, perilakunya menyimpang. Ada juga taruni yang stroke. Seharusnya ini tidak terjadi,” tegas Safaruddin dengan nada getir.
Menurutnya, setiap calon yang lolos seleksi seharusnya telah melewati skrining ketat yang memenuhi standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi. Munculnya kasus taruni yang mengalami stroke memicu pertanyaan besar: Bagaimana mereka bisa lolos seleksi awal?
“Berarti rekrutmennya yang salah. Apakah karena bayar atau titipan? Sehingga yang diproses oleh Lemdiklat ini tidak memenuhi standar kesehatan,” cetusnya.
Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Luka yang Belum Sembuh
Selain masalah rekrutmen, Safaruddin juga menaruh perhatian serius pada masih maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan Akpol maupun Sekolah Polisi Negara (SPN). Budaya kekerasan ini dinilai sebagai lingkaran setan yang harus diputus jika Polri ingin menghasilkan pengayom masyarakat yang humanis.
Kurangnya pengawasan dan standar pendidikan yang belum tuntas disinyalir menjadi akar mengapa bibit-bibit kekerasan masih tumbuh subur di kawah candradimuka para calon jenderal tersebut.
Ironi Kesejahteraan: Guru Rp 100 Ribu vs Reserse “Sekali Batuk” Rp 1 Miliar
Salah satu poin paling krusial yang diangkat Safaruddin adalah mengenai ketimpangan kesejahteraan. Ia menyoroti honor pengajar taruna Akpol yang saat ini hanya berada di kisaran Rp 100 ribu per jam.
Angka ini dianggap sangat tidak manusiawi dan tidak sebanding dengan tanggung jawab besar mendidik karakter calon pemimpin Polri. Safaruddin mendorong agar honor pengajar ditingkatkan secara signifikan, bahkan hingga Rp 5 juta per jam.
Ia memberikan perbandingan satir yang menohok tentang kecemburuan sosial di internal Polri:
“Dia (pengajar) melihat temannya di Reserse, sekali ‘batuk’ bisa dapat Rp 1 miliar. Lah, ini kan kasihan di lembaga pendidikan,” pungkasnya.
Rendahnya apresiasi terhadap tenaga pendidik dikhawatirkan membuat posisi pengajar di Lemdiklat tidak lagi dianggap prestisius, melainkan hanya sebagai tempat persinggahan atau bahkan “hukuman” bagi anggota yang bermasalah.
Harapan untuk Reformasi Polri
Kritik yang disampaikan Safaruddin merupakan “alarm” bagi institusi Polri untuk segera berbenah. Tanpa transparansi dalam rekrutmen dan perbaikan kesejahteraan di sektor pendidikan, sulit bagi Polri untuk mewujudkan personel yang profesional dan berintegritas.
Reformasi di tubuh Lemdiklat dan Akpol bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga marwah kepolisian di mata masyarakat. (*/tur)
