Soal Pencabutan Izin Konsesi oleh LHK, Ini Penjelasan Pakar Hukum Kehutanan

Soal Pencabutan Izin Konsesi oleh LHK

KALTENG.CO – Pakar hukum kehutanan Dr Sadino menjelaskan, pencabutan hak guna usaha (HGU) bukanlaj kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Oleh karena itu, dalam konteks sektor perkebunan, beredarnya SK Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 bukanlah SK pencabutan HGU. Melainkan, SK pencabutan izin pelepasan kawasan hutan yang tidak di kelola.

Pendapat ini dia sampaikan menanggapi kontroversi beredarnya SK Menteri LHK tentang pencabutan izin pelepasan kawasan hutan. Saat izin pelepasan di berikan, maka statusnya bukan lagi sebagai kawasan hutan. Apalagi jika HGU telah terbit, izin pelepasan tersebut tidak bisa di batalkan apalagi sampai pencabutan HGU.

“Hak guna usaha adalah kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang bukan Kementerian LHK,” kata Sadino dalam keterangan, Selasa (11/1/2022). Sadino mengatakan, SK pelepasan kawasan hutan memang merupakan prasyarat untuk memperoleh HGU jika lahan yang di mohonkan bersumber dari lahan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK). Hanya, secara hukum, SK Pelepasan kawasan hutan sudah lebur dalam HGU bersama dengan izin lokasi.

Baca Juga:  Larangan Ekspor Batubara Masih Belum Dicabut, Kecuali untuk Keperluan Ini

SK Pelepasan Sudah Terbit

Menurutnya, seharusnya yang mengikat dalam kegiatan perkebunan adalah HGU dan tidak lagi mendasarkan pada SK Pelepasan kawasan hutan maupun izin lokasi.

“Karena itu, saat SK Pelepasan sudah terbit, kawasan tersebut sudah bukan kawasan hutan lagi dan beralih kewenangannya kepada Menteri ATR/BPN dan Pemerintah Daerah karena telah menjadi HGU,” tuturnya.

Sadino menilai, keinginan memberlakukan SK Nomor 1 Tahhun 2022 tentang pencabutan Pelepasan kawasan hutan yang telah menjadi HGU merupakan indakan itu salah alamat. “SK pelepasan tersebut sudah mati secara hukum dan sudah menjadi HGU yang usianya di batasi oleh waktu sesuai UUPA no. 5 tahun 1960,” jelas Sadino.

Sadino menilai, jika pemerintah memaksakan memberlakukan SK tersebut, justru hal tersebut tidak mencerminkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. “Ini bakal memperburuk citra pemerintahan saat ini,” kata Sadino.

Menurut Sadino, terkait beredarnya SK tersebut terdapat sejumlah kejanggalan. Salah satunya judul SK dengan isinya sangat berbeda sebagaimana tertuang dalam Amar Keputusan Menteri LHK 01.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *