Tambang PT AKT di Murung Raya Beroperasi Ilegal Selama 8 Tahun, Pengamat: Usut Tuntas Para Pelindung! Dari Pejabat Pusat hingga Daerah
KALTENG.CO-Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menetapkan pengusaha Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sektor pertambangan batu bara.
Kasus ini mencuri perhatian publik lantaran adanya dugaan praktik pertambangan ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun meskipun izin resmi telah dicabut.
Kejaksaan Agung kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak tebang pilih dan mampu menyentuh hingga ke akar masalah, termasuk oknum-oknum yang berada di balik layar.
Kronologi Pelanggaran: Tambang Ilegal Pasca Pencabutan Izin
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa izin tambang milik PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) sebenarnya telah dicabut sejak tahun 2017. Namun, perusahaan tersebut diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga tahun 2025.
Beberapa poin utama dalam penyidikan ini meliputi:
Penggunaan Dokumen Tidak Sah: Samin Tan diduga menggunakan dokumen perizinan yang tidak valid untuk melegalkan operasional tambang.
Durasi Pelanggaran: Aktivitas ilegal ini terdeteksi berjalan selama hampir 8 tahun (2017–2025).
Keterlibatan Penyelenggara Negara: Jaksa sedang mendalami adanya kemungkinan keterlibatan oknum pejabat atau penyelenggara negara yang memuluskan praktik ini.
Urgensi Mengungkap Sosok ‘Beking’ di Balik Samin Tan
Pengamat Intelijen, Sri Rajasa, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada sosok pelaku usaha atau aktor korporasi. Menurutnya, mustahil sebuah kegiatan tambang ilegal berskala besar bisa bertahan bertahun-tahun tanpa perlindungan pihak tertentu.
“Pengusutan perkara ini semestinya tidak berhenti pada aktor korporasi, melainkan juga menelusuri dugaan pihak-pihak yang memberi perlindungan, memuluskan dokumen, atau membiarkan kegiatan tambang tetap berjalan meski dasar perizinannya telah gugur,” ujar Rajasa, Senin (30/3/2026).
Teka-teki Inisial K dan MS
Terkait informasi yang beredar mengenai keterlibatan aktor intelektual berinisial K dan MS, Rajasa mengingatkan agar penyidik tetap mengedepankan asas kehati-hatian. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan konfirmasi resmi mengenai identitas pemilik inisial tersebut.
Verifikasi bukti yang kuat menjadi kunci agar proses hukum tidak sekadar berdasarkan rumor, melainkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.
Pembuktian Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Kasus Samin Tan menjadi ujian bagi kredibilitas penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Ada dua pertanyaan besar yang harus dijawab oleh penyidik untuk membongkar jaringan ini:
Siapa saja pihak yang terlibat dan apa peran masing-masing dalam memfasilitasi operasional PT AKT?
Mengapa aktivitas tambang bisa tetap berjalan dari 2017 hingga 2025 padahal izinnya sudah dicabut?
Jawaban dari dua poin di atas akan menentukan apakah kasus ini hanya merupakan tindak pidana individu, atau merupakan pintu masuk untuk membongkar mafia tambang yang lebih luas di Indonesia.
Penetapan Samin Tan sebagai tersangka oleh Jampidsus merupakan langkah awal yang krusial. Namun, ekspektasi publik jauh lebih besar: masyarakat menanti keberanian Kejaksaan Agung untuk menyisir semua pihak yang terlibat, termasuk oknum penyelenggara negara yang diduga menjadi “payung” bagi praktik ilegal ini. (*/tur)
