Tantangan Berat RPD 2026 Katingan: Dana Pusat Dipangkas, Bupati Saiful Pinta OPD Kreatif Cari Peluang PAD
KASONGAN, Kalteng.co–Pemerintah Kabupaten Katingan menghadapi tantangan yang sangat serius menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun Anggaran 2026. Ruang gerak pembangunan di Katingan kini terancam semakin sempit menyusul adanya kabar pemotongan drastis dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Dampak dari kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp 347 miliar, sebuah angka signifikan yang bisa melumpuhkan sejumlah program prioritas daerah.
Kekhawatiran Bupati Katingan: Ruang Gerak yang Semakin Sempit
Kabar mengejutkan ini diumumkan langsung oleh Bupati Katingan, Saiful, pada acara pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) pelaksanaan RPD triwulan III tahun 2025 di aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Kamis (9/10/2025).
Bupati Saiful secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya. Mengingat pada tahun anggaran 2025 ini saja, Pemkab Katingan telah terpaksa melakukan efisiensi anggaran yang berujung pada tertundanya sejumlah program pembangunan.
“Di tahun 2025 saja, kita sudah banyak hal yang tidak bisa kita laksanakan karena terjadi efisiensi. Apalagi dengan pengurangan anggaran sebesar Rp 347 miliar. Bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan dengan kondisi seperti ini,” ujar Bupati di hadapan jajarannya.
Pemotongan dana transfer ini menciptakan kondisi dilematis: bagaimana menjaga laju pembangunan dan pelayanan publik tetap optimal di tengah sumber daya keuangan yang kian terbatas?
Solusi Jangka Panjang: Optimalisasi dan Inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menyikapi kondisi kritis ini, Bupati Katingan Saiful mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mencari solusi pendanaan alternatif dan mengubah pola pikir pengelolaan anggaran.
Instruksi utama yang ditekankan adalah upaya mengoptimalkan dan mewujudkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan. Dalam situasi anggaran yang serba terbatas, ketergantungan pada dana transfer pusat harus dikurangi secara bertahap.
Strategi Peningkatan PAD dan Efisiensi
- Penguatan PAD: Seluruh OPD didorong untuk proaktif dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. PAD harus menjadi sumber pendanaan utama yang dapat dialokasikan langsung untuk membiayai program pembangunan daerah.
- Inovasi Anggaran: Bupati Saiful membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perangkat daerah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang ada. Tujuannya adalah agar dana yang dimiliki dapat digunakan secara lebih optimal dan memberikan dampak maksimal.
- Meminimalisir Dampak Pemotongan: Inovasi ini sangat diperlukan sebagai strategi untuk meminimalisir dampak negatif dari pemotongan anggaran sebesar Rp 347 miliar terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“Inovasi sangat diperlukan sebagai strategi untuk mendapatkan PAD yang nantinya dapat dialokasikan langsung untuk membiayai pembangunan,” tegas Bupati Katingan.
Perjuangan Dana Bagi Hasil Kehutanan Belum Berhasil
Selain fokus pada peningkatan PAD, Pemkab Katingan juga telah berupaya keras untuk berkomunikasi dan berjuang di tingkat pusat. Salah satu fokus utamanya adalah mendapatkan kembali Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kehutanan.
Kabupaten Katingan, yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, khususnya di sektor kehutanan, tentu sangat mengharapkan realisasi DBH ini dapat menambal kekurangan dana pembangunan.
Sayangnya, perjuangan tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. “Namun, hasil dari perjuangan dan komunikasi tersebut, keterangan dari Pemerintah Pusat, masih belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan kita di Kabupaten Katingan,” ungkap Saiful.
Kondisi ini menegaskan bahwa satu-satunya solusi paling realistis dan berada dalam kendali daerah saat ini adalah meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dan inovasi pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Katingan kini berada di persimpangan jalan, di mana kreativitas dan efisiensi menjadi kunci keberlangsungan pembangunan di tahun 2026. (eri)
