KALTENG.CO-Kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari 11% menjadi 7,5% disambut positif oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, optimistis langkah ini akan memberikan angin segar bagi industri sawit yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.
“Penurunan tarif ini sangat membantu kami dalam meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar global,” ujar Eddy dalam acara Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (21/11/2024).
Meskipun demikian, Eddy tidak menampik bahwa pihaknya masih berharap adanya penurunan tarif lebih lanjut. Namun, ia memahami bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR). “PSR ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor sawit,” jelasnya.
PSR: Kunci Keberlanjutan Industri Sawit
Program PSR menjadi fokus utama dalam industri sawit saat ini. Dengan meremajakan perkebunan sawit menggunakan benih berkualitas tinggi, produktivitas dapat ditingkatkan tanpa perlu membuka lahan baru. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“PSR tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan ekonomi nasional,” tambah Eddy.
Sektor kelapa sawit terbukti menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan III mencapai 4,9%, dengan kontribusi signifikan dari sektor pertanian dan perkebunan, termasuk kelapa sawit.
Dengan adanya kebijakan penurunan tarif ekspor CPO, diharapkan sektor kelapa sawit dapat semakin tumbuh dan berkontribusi pada peningkatan devisa negara. Selain itu, kebijakan ini juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit dan pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. (*/tur)
