Skema Itu Tidak Fair
Alasan berikutnya, pengaturan kuota tersebut, meski nanti di serahkan ke asosiasi umrah, di khawatirkan memicu terjadinya monopoli. Travel-travel besar dengan jumlah jemaah banyak bakal mendapatkan kuota yang besar pula. Sebaliknya, travel yang kecil dengan jumlah jemaah sedikit mendapatkan kuota sedikit.
Menurut Wawan, skema itu tidak fair. Dia mengatakan, sebaiknya ketentuan pemberangkatan berjalan seperti sekarang. Sesuai dengan jadwal yang di susun masing-masing travel.
Yang terpenting, jemaah umrah terus di edukasi supaya menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Soal adanya penumpukan jemaah saat kedatangan maupun keberangkatan, Wawan tidak menampik.
Persoalan itu bisa di atasi tanpa menerapkan aturan kuota atau penjadwalan khusus. ’’Sebaiknya di buka bandara lain untuk penerbangan umrah. Sehingga, tidak semuanya dari Soekarno-Hatta,’’ katanya.
Kementerian Agama (Kemenag) sudah berkirim surat soal usulan pembukaan bandara lain untuk penerbangan umrah. Namun, Satgas Covid-19 atau BNPB belum mengizinkannya.
Wacana pemerintah mengatur kuota atau jadwal penerbangan umrah di sampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Rabu (9/2) lalu. Dia mengatakan akan berkomunikasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.(tur)
