Tomy Irawan Diran Dorong Optimalisasi BUMD dan Pajak Daerah untuk Perkuat APBD Kalteng
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, menyoroti potensi tantangan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng, khususnya untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
Salah satu kekhawatiran utamanya adalah tren penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di nilai dapat berdampak langsung pada pencapaian target pembangunan daerah.
“RPJMD ini di susun sesuai dengan visi-misi Gubernur Kalteng, dan kami mendukung penuh. Namun kami juga melihat ada risiko hambatan, terutama karena keterbatasan anggaran,” ujar Tomy, Selasa (29/7/2025).
Ia mengungkapkan, bahwa penurunan proyeksi APBD di duga kuat di picu oleh menurunnya transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini menurutnya harus segera di sikapi dengan strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar pembangunan daerah tidak terus bergantung pada aliran dana pusat.
“Jangan selalu berharap dari transfer pusat. Daerah harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber PAD, terutama dari sektor pajak dan BUMD,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng itu.
BUMD Itu Dibentuk Dan Dimodali Oleh Pemerintah Daerah
Tomy menilai, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu kunci penting dalam upaya meningkatkan PAD. Menurutnya, BUMD yang di dirikan dan di biayai dengan dana pemerintah harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“BUMD itu di bentuk dan di modali oleh pemerintah daerah. Sudah seharusnya mereka memberikan feedback yang konkret. Maksimalkan kinerjanya dan genjot PAD-nya. Jangan jadi beban,” tandasnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya penyusunan target dan angka-angka dalam dokumen RPJMD di lakukan secara realistis, berbasis data riil, dan tidak sekadar bersandar pada asumsi.
“RPJMD memang sifatnya prediktif, tapi harus di susun dengan dasar yang kuat. Jangan asal masukkan angka tanpa perhitungan yang cermat,” tegasnya.
Tomy turut mempertanyakan proyeksi penurunan APBD di dua tahun terakhir RPJMD 2021–2026 tersebut, mengingat tren sebelumnya justru menunjukkan kenaikan anggaran. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah strategis dan konkret agar turunnya APBD tidak menjadi penghambat keberhasilan program pembangunan yang telah di rencanakan. (pra)
EDITOR : TOPAN
