Tomy Irawan Diran Dorong Peningkatan Fasilitas SMAN 2 Pangkalan Bun, Soroti Papan Tulis Interaktif hingga Kebutuhan Lab Fisika
PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, menilai penggunaan papan tulis interaktif sangat bermanfaat untuk menunjang proses belajar mengajar di SMAN 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Hal tersebut disampaikan Tomy saat jajaran Komisi III DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja ke SMAN 2 Pangkalan Bun, Kamis (12/2/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring sarana dan prasarana pendidikan sekaligus menyerap aspirasi dari pihak sekolah.
Menurut Tomy, pemanfaatan papan tulis interaktif menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan. Dengan teknologi tersebut, proses pembelajaran dinilai lebih efektif, interaktif, dan mampu meningkatkan minat belajar siswa.
“Penggunaan papan tulis interaktif sangat membantu guru dalam menyampaikan materi. Ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kalteng,” ujar politisi membidangi kesejahteraan rakyat tersebut.
Namun di sisi lain, Tomy juga menyoroti masih adanya sejumlah fasilitas sekolah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menilai beberapa ruang kelas membutuhkan perbaikan agar lebih representatif dan nyaman bagi siswa.
Laboratorium Sangat Penting Untuk Mendukung Pembelajaran Berbasis Praktik
Selain itu, SMAN 2 Pangkalan Bun hingga saat ini belum memiliki laboratorium fisika. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala dalam menunjang pembelajaran praktik bagi siswa jurusan IPA. Sementara laboratorium biologi yang ada juga memerlukan perbaikan agar dapat digunakan secara optimal.
“Laboratorium sangat penting untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik. Keberadaan lab fisika perlu menjadi prioritas, begitu juga perbaikan lab biologi,” tegas Tomy.
Tak hanya soal sarana fisik, Komisi III DPRD Kalteng juga menerima aspirasi terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Tomy berharap tidak ada kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen yang dapat berdampak pada motivasi kerja guru dan tenaga kependidikan.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan dukungan fasilitas yang memadai serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. “Kita ingin pendidikan di Kalimantan Tengah semakin maju. Fasilitas harus memadai dan kesejahteraan guru juga perlu dijaga,” pungkasnya.
Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalteng ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat (pra)
