KALTENG.CO-Bursa kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat. Jelang perhelatan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026, dinamika politik internal organisasi Islam terbesar di dunia ini kian menarik perhatian publik.
Baru-baru ini, Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis daftar 14 tokoh yang digadang-gadang memiliki peluang besar untuk menduduki kursi Ketua Umum PBNU selanjutnya. Nama-nama yang muncul merepresentasikan berbagai latar belakang, mulai dari struktur internal, pengasuh pesantren, hingga tokoh pemerintahan.
Klaster Kandidat: Dari Kiai Sepuh hingga Tokoh Politik
Peneliti Insantara, Wildan Efendy, mengungkapkan bahwa ke-14 nama tersebut dikategorikan ke dalam empat klaster utama. Pembagian ini menunjukkan betapa luasnya spektrum kepemimpinan di lingkungan Nahdliyin.
1. Klaster PBNU (Internal)
Nama-nama yang muncul dari jajaran pengurus pusat saat ini antara lain:
Kiai Nuh DEA
Yahya Cholil Staquf (Petahana)
Syaifullah Yusuf (Gus Ipul)
Zulfa Mustofa
2. Klaster PWNU (Wilayah)
Tokoh-tokoh yang memiliki akar kuat di tingkat wilayah meliputi:
Kiai Abd Ghaffar Rozin (Gus Rozin)
Kiai Abd Hakim Mahfudz (Gus Kikin)
Kiai Juhadi Muhammad
3. Klaster Tokoh NU dan Pesantren
Representasi dari basis kultural dan pendidikan pesantren:
Kiai Imam Jazuli
Kiai Abdussalam Shohib (Gus Salam)
Kiai Yusuf Chudlori (Gus Yusuf)
Kiai Marzuqi Mustamar
4. Klaster Politik dan Pemerintahan
Nama-nama besar di kancah nasional yang memiliki latar belakang NU kental:
Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN)
Nasaruddin Umar (Menteri Agama)
Metodologi Penentuan Kandidat
Wildan Efendy menjelaskan bahwa daftar ini tidak disusun sembarangan. Pemilihan nama-nama tersebut didasarkan pada tiga aspek fundamental:
Tingkat Popularitas: Sejauh mana tokoh tersebut dikenal oleh warga NU secara luas.
Rekam Jejak: Jalur pengabdian dan kontribusi nyata kandidat bagi organisasi.
Wawancara Mendalam: Hasil diskusi intensif dengan pengurus di berbagai tingkatan serta warga NU kultural.
“Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nakhoda baru,” ujar Wildan pada Senin (23/2).
Aspirasi Sistem AHWA: Harapan Baru di Abad Kedua NU
Salah satu poin krusial yang mengemuka jelang Muktamar ke-35 adalah mekanisme pemilihan. Menurut temuan Insantara, sebanyak 90 persen elemen NU menghendaki agar sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) diterapkan secara penuh.
Tidak hanya untuk memilih Rais Aam (Syuriyah), tetapi juga untuk menentukan Ketua Umum (Tanfidziyah). Sistem musyawarah mufakat oleh para kiai sepuh ini dinilai sebagai cara terbaik untuk menjaga marwah organisasi dan menghindari polarisasi tajam.
Mengapa Transisi Ini Penting?
Memasuki abad kedua NU, tantangan birokrasi dan ekspektasi masyarakat semakin dinamis. Transformasi tata kelola jamâiyyah menjadi harga mati. Pemimpin masa depan diharapkan:
Memiliki integritas tinggi dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Mampu menjaga kemandirian organisasi di tengah pusaran politik nasional.
Profesional dalam mengelola aset dan potensi SDM Nahdliyin yang sangat besar.
Muktamar ke-35 bukan sekadar ajang pergantian wajah, melainkan momentum bagi NU untuk memperkuat jati dirinya sebagai organisasi yang melayani umat dengan tata kelola yang lebih modern dan transparan. (*/tur)
