Wabup Katingan Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas dan Harmonisasi Sosial di Kalteng
KASONGAN, Kalteng.co-Pemerintah Kabupaten Katingan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan harmonisasi sosial di daerah. Hal ini diwujudkan dengan kehadiran Wakil Bupati Katingan Firdaus, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.
Rakor yang dijuga dihadiri perwakilan Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkor Kamtibmas) Kemenko Polhukam RI dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo tersebut, digelar di Bahalap Hotel Kota Palangka Raya, Kamis (30/10/2025).
Kehadiran Wabup Firdaus menjadi representasi dukungan penuh Pemkab Katingan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya deteksi dini, dan pencegahan potensi konflik sosial di wilayah Kalteng.
Dalam keterangannya Wakil Bupati Firdaus menyatakan, menjaga kondusivitas wilayah merupakan prioritas.
“Kehadiran kita di Rakor ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, khususnya dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan harmonis di Katingan dan seluruh Kalimantan Tengah,” ujar Firdaus.
Sebelumnya Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo dalam sambutannya, menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memitigasi isu yang berpotensi konflik, terutama menjelang momentum strategis. Wagub juga menyoroti alokasi anggaran pada tahun 2026 untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), termasuk memperkuat peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Sementara itu, perwakilan dari Kemenko Polhukam RI menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Mereka juga mendorong daerah untuk membangun sistem informasi dan pelaporan konflik sosial yang terintegrasi.
Diskusi dalam Rakor ini juga menggarisbawahi pendekatan komprehensif dalam penanganan konflik. Selain penegakan hukum positif, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa penanganan potensi konflik di Kalimantan Tengah akan mengedepankan kearifan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat, serta menerapkan nilai-nilai hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
Rapat Koordinasi ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Katingan dan daerah lain untuk semakin memperkuat kolaborasi dalam rangka menciptakan wilayah yang aman, damai, dan harmonis.(eri)
