Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Mencuat, HMI: Potensi Suburkan Politik Transaksional

KUALA KAPUAS, Kalteng.co-Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Usulan yang diklaim demi efisiensi anggaran itu justru menuai kritik tajam karena dinilai mengancam hak politik rakyat.
Penolakan tersebut disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuala Kapuas, Ahmad Fauzi. Ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang lahir dari semangat reformasi dan tidak semestinya ditarik kembali.
“Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah hak konstitusional rakyat. Jika dikembalikan menjadi dipilih oleh DPRD, maka itu merupakan langkah mundur dalam demokrasi,” ujar Ahmad Fauzi, Selasa (29/12/2025).
Menurutnya, meskipun wacana tersebut disebut-sebut dapat menekan biaya politik dan meminimalisasi konflik di masyarakat, mekanisme pemilihan melalui DPRD justru berpotensi membuka ruang politik transaksional di parlemen serta mengurangi partisipasi publik.
Ia menilai, perbaikan sistem demokrasi seharusnya difokuskan pada penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pendidikan politik masyarakat, bukan dengan mencabut hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.
“Yang perlu dibenahi adalah kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, bukan menghilangkan peran rakyat,” tegasnya.
HMI Cabang Kuala Kapuas, lanjut Ahmad Fauzi, menyatakan akan terus mengawal wacana tersebut dan menyuarakan aspirasi mahasiswa serta masyarakat agar demokrasi di daerah tetap berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat. (art)