BERIKAN ARAHAN: Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat memberikan arahan. FOTO ISTJAKARTA, Kalteng.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) serta pembangunan 3 juta rumah. Kedua program ini menjadi prioritas nasional yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah. Pernyataan tersebut di sampaikan Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang di rangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman lintas sektor.
Rakor ini membahas percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta optimalisasi implementasi PKG dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Acara di gelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Bima menegaskan bahwa keberhasilan PKG di daerah bergantung pada tiga faktor utama:
1. Instruksi Kepala Daerah yang Jelas – Kepala daerah harus memastikan seluruh jajaran Pemda bergerak serentak.
2. Data Akurat – Kepala desa dan lurah perlu menyediakan data kesehatan warganya dengan tepat.
3. Dukungan Anggaran – Pemda dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang di luncurkan pada 10 Februari lalu. Program ini menyasar seluruh kelompok usia, dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan dua mekanisme utama:
1. Pemeriksaan di Puskesmas setiap hari ulang tahun warga.
2. Pemeriksaan di sekolah saat ajaran baru, mencakup lebih dari 230 ribu sekolah.
Menkes meminta kepala daerah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk aktif dalam program ini serta melibatkan kepala desa dan kader Posyandu. Ia menekankan pentingnya pencegahan di bandingkan pengobatan:
