Sekjen Kemendagri Minta Pemda Rutin Pantau Inflasi, Dorong Langkah Konkret Kendalikan Harga Pangan
JAKARTA, Kalteng.co – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi di wilayah masing-masing. Menurutnya, fluktuasi inflasi di daerah berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
“Setiap perubahan angka inflasi di daerah akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, Pemda harus rutin memantau, menganalisis, dan menindaklanjuti setiap perkembangan harga di lapangan,” ujar Tomsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi nasional tahun ke tahun (yoy) dari September 2025 terhadap September 2024 tercatat sebesar 2,65 persen, sedangkan inflasi bulan ke bulan (mtm) dari Agustus ke September 2025 mencapai 0,21 persen.
Meski tergolong terkendali, Tomsi menyoroti sejumlah daerah dengan tingkat inflasi tertinggi, di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Sementara pada tingkat kabupaten, tercatat Deli Serdang, Labuhanbatu, Pasaman Barat, Indragiri Hilir, dan Kerinci menjadi daerah dengan inflasi tertinggi. Adapun untuk tingkat kota, di antaranya Pematangsiantar, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Dumai, dan Baubau.
Kita Harus Memastikan Harga Pangan Tetap Terjangkau
“Inflasi 5,32 persen di satu provinsi itu sudah sangat terasa dampaknya di masyarakat. Saya harap ini menjadi perhatian serius bagi para gubernur,” tegas Tomsi.
Lebih lanjut, Tomsi mengimbau agar daerah dengan inflasi tinggi dapat belajar dari wilayah lain yang berhasil menjaga stabilitas harga. Ia menekankan pentingnya kerja nyata Pemda, mulai dari pemantauan harga secara rutin, evaluasi program, hingga koordinasi lintas sektor untuk menekan inflasi.
“Sebagai pelayan publik, kita harus memastikan harga pangan tetap terjangkau. Ini adalah bentuk nyata pengabdian kepada rakyat,” ujarnya.
Tomsi juga mengingatkan bahwa rakor pengendalian inflasi yang rutin di gelar setiap minggu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Kita meluangkan waktu tiga jam setiap minggu bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar bekerja untuk memastikan harga kebutuhan pokok tidak melonjak tinggi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang di nilai aktif dan responsif dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan. Berbagai upaya seperti operasi pasar murah, inspeksi ke pasar dan distributor, serta kerja sama antar-daerah dalam kelancaran pasokan di nilai efektif menekan harga beberapa bahan pokok seperti beras dan minyak goreng.
Ia pun mendorong Pemda agar semakin optimal dalam melakukan langkah konkret, di antaranya:
1. Menggelar operasi pasar dan pasar murah secara berkala,
2. Melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan barang,
3. Mendorong gerakan menanam di masyarakat,
4. Merealisasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), dan
5. Memberikan dukungan transportasi dari APBD guna memperlancar distribusi pangan.
“Kalau kita mau kerja keras dan konsisten, harga-harga bisa di kendalikan. Sekali lagi, kerja nyata akan membuahkan hasil,” tegasnya.
Rapat tersebut turut di hadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis, serta Dir jen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran. (pra)
EDITOR: TOPAN
