Wilmar Group Dituntut Ganti Rugi Rp10 Miliar

SAMPIT, kalteng.co-Belasan tahun masyarakat dibuat meronta-ronta tak berdaya oleh PT Bumi Sawit Kencana (BSK). Perusahaan perkebunan sawit Wilmar Group tersebut dituntut masyarakat Desa Sumber Makmur, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk membayar ganti rugi karena sudah menggarap lahan seluas 93 hektare (ha). “Masyarakat menuntut agar sewa tanah selama ini di atas tanah seluas 93 hektare, diperkirakan kurang lebih 10 tahun, dibayar dan dimasukkan ke kas desa terlebih dahulu, dan selanjutnya akan dibagikan kepada semua warga transmigrasi," tegas Kepala Desa Sumber Makmur Trimo saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (11/2). Ia mengatakan bahwa masyarakat menuntut ganti rugi senilai Rp10 miliar, dengan perhitungan satu tahun Rp1 miliar. Dalam kurun waktu 10 tahun, produksi hasil bersihnya kurang lebih 10 miliar lebih, dengan rincian penghasilan bersih minimal Rp1 juta per hektare per bulannya. "Selain ganti rugi, masyarakat juga meminta agar lahan yang digarap perusahaan dikembalikan, karena Menteri Lingkungan Hidup RI sudah mengeluarkan surat keputusan untuk membebaskan status kawasan yang kami ajukan (Desa Sumber Makmur, red)," ucap Trimo. Ia membeberkan, masyarakat memiliki tiga sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2003 dan 2004, sedangkan pihak perusahan mulai membuka lahan tersebut pada tahun 2004 dan melakukan penanaman tahun 2006. Jika dihintung dari tahun penanaman, sudah berlangsung 15 tahun. "Kami memiliki tiga sertifikat yaitu sertifikat lahan pekarangan, lahan I, dan lahan II. Yang digarap perusahaan seluas 93 hektare itu berada di lahan II. Kalau kami menuntut ganti rugi selama 10 tahun saja sebesar Rp 10 miliar, kami pikir perusahaan tidak rugi," ujarnya. Menurut Trimo, sebelumnya ia pernah menyampaikan kepada pihak perusahaan, akan tetapi tak ada respons. Sudah tiga tahun ia berjuang agar masyarakat mendapatkan ganti rugi dan pengembalian lahan dari pihak perusahaan. Setelah ia memasukkan laporan ke DPRD Kotim, barulah mendapat tanggapan. "Saya berharap dalam rapat dengar pendapat nanti, apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan, supaya persoalan ini bisa selesai, karena kalau dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan suatu saat akan menjadi bom waktu," ungkapnya. Ia juga menceritakan bahwa lahan tersebut diberikan kepada warga transmigrasi Desa Sumber Makmur, Kecamatan Telawang pada tahun 1996. Warga pun sudah menggarap lahan tersebut. Setelah tujuh tahun barulah mendapatkan sertifikatnya. Seperti diberitakan sebelumnya, PT BSK Wilmar Group yang beroperasi di Kecamatan Telawang telah melakukan berbagai pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang telah dilakukan pihak PT BSK Wilmar Group yakni diduga merampas dan menggarap lahan transmigrasi milik warga Desa Sumber Makmur, Kecamatan Telawang. Penggarapan lahan transmigrasi telah dilakukan perusahaan tersebut sejak tahun 2004. Penanaman dilakukan pada 2006. Luas lahan yang digarap sekitar 93 hektare. Seiring telah dirampasnya lahan milik masyarakat, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kotim berencana dalam waktu dekat memanggil manajemen PT BSK Wilmar Group untuk klarifikasi terkait penggarapan lahan di luar hak guna usaha (HGU) sebagaimana yang dilaporkan oleh warga Desa Sumber Makmur. “Komisi I DPRD Kabupaten Kotim sudah mengunjungi perusahaan itu, rencananya akan digelar RDP pada 15 Februari nanti,” kata Anggota Komisi I DPRD Kotim SP Lumban Gaol, Rabu (10/2). Dikatakannya, masyarakat sudah melaporkan persoalan tersebut dengan mengirimkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Kotim. "Kami ingin menanyakan alasan perusahaan melakukan penggarapan lahan di luar hak guna usaha (HGU) yang sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat Desa Sumber Makmur, lahan tersebut diketahui merupakan lahan transmigrasi,” ucap Gaol. Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan, penggarapan lahan yang dilakukan perusahaan di lahan seluas 93 hektare itu terjadi pada 2004 lalu, dengan tahun tanam 2006. Mengenai penggarapan itu, sudah ada laporan kepada pihak perusahaan, tapi hingga saat ini belum ada titik terang penyelesaian. Bahkan beberapa kali warga menyurati, tapi tak ada tanggapan dari pihak perusahaan. "Kami juga sudah mendapat petikan keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup RI, mereka sudah mengeluarkan surat keputusan untuk membebaskan status kawasan yang diajukan Desa Sumber Makmur dan desa sekitarnya,” tegasnya. Gaol menyebut, dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, seluas 1.194 hektare lahan dilepaskan dari kawasan hutan menjadi kawasan areal penggunaan lain (APL) di Desa Sumber Makmur dan sekitarnya. (bah/ala)

Wilmar Group Dituntut Ganti Rugi Rp10 Miliar

redaksikalteng.co

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

PANTAS Genggam Tiket Pilkada

Alfian Mawardi Ucapkan Selamat kepada Pasangan Pemenang Pilkada Kapuas Wiyatno-Dodo

Gedung Dewan Disterilkan, 117 Pegawai Di-Rapid Test

Buruh Perkebunan dan Pertambangan Sasaran Bandar

redaksikalteng.co

Perkelahian Bersajam Seberang SPBU, Jari Nyaris Putus

Breaking News! Dimangsa Buaya, Sisa Kaki Korban Muncul di Permukaan Sungai

Related Articles

Kolaborasi Strategis Kendalikan Inflasi dan Percepat Tata Ruang di 2024

Plt Sekda Kalteng Lepas 100 Jamaah Umrah di Palangka Raya

Sembunyi di Kandang Ayam, Ular Sawa Tiga Meter Ditaklukkan

Jelang Nataru, Polresta Palangka Raya Rakor Lintas Sektoral Kesiapan Operasi Lilin 2024