KALTENG.CO-Rencana kedatangan atlet senam Israel untuk berkompetisi di World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang memicu reaksi keras.
Dua organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, secara tegas menyatakan penolakan terhadap kehadiran kontingen dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia tersebut.
Sikap tegas dari NU dan Muhammadiyah ini bukan hanya didasarkan pada hubungan diplomatik, melainkan juga pada amanat konstitusi yang menentang penjajahan serta bentuk solidaritas abadi bangsa Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
PBNU: Kedatangan Atlet Israel Berpotensi Memicu Kegaduhan
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi (sering disapa Gus Fahrur), menegaskan penolakan keras organisasinya terhadap kehadiran atlet Israel di Tanah Air. Menurut Gus Fahrur, pemberian izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Jakarta berpotensi besar menimbulkan polemik publik dan kegaduhan.
Mencederai Konstitusi dan Sejarah Bangsa
Penolakan PBNU ini berakar pada prinsip dasar bangsa Indonesia yang tercantum dalam konstitusi, yaitu menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Gus Fahrur menekankan, “Tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, tidak ada manfaatnya dan tidak alasan untuk menerima mereka datang bertanding ke Indonesia.”
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat konsistensi sikap Indonesia dalam menolak berhadapan dengan Israel di ajang olahraga. Sebagai contoh, pada tahun 1958, Indonesia memilih untuk mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia demi menghindari pertandingan melawan Israel. Sikap ini adalah wujud nyata solidaritas dukungan bangsa Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina.
Muhammadiyah: Israel Negara Penjajah yang Melukai Rakyat Indonesia
Sikap senada datang dari Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas. Ia menyatakan bahwa rencana kehadiran atlet Israel itu sendiri sudah bermasalah, dan masalah akan menjadi serius jika Pemerintah Indonesia benar-benar memberi izin dan visa kepada mereka untuk bertanding.
Anwar Abbas mempertanyakan, “Karena bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet yang merupakan utusan resmi dari negara Israel yang kita tidak punya hubungan diplomatik dengannya.”
Menentang Pelanggaran Kemanusiaan
Menurut Muhammadiyah, Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, serta anti-penjajahan. Sebaliknya, Israel distempel oleh dunia sebagai negara penjajah yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
Anwar Abbas menyoroti dampak dari agresi Israel di Gaza yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Ia menyebut data mengerikan, di mana operasi militer tersebut telah menewaskan sedikitnya 66.000 orang, belum termasuk jumlah korban luka dan sakit. Kerusakan di Gaza juga masif, dengan lebih dari 90 persen rumah hancur atau rusak, menyebabkan sekitar 1,9 juta jiwa kehilangan tempat tinggal.
Tolak Normalisasi Hubungan Lewat Olahraga
Bagi Muhammadiyah, tidak ada gunanya Indonesia “bermanis-manis” atau berupaya membangun hubungan olahraga dengan negara yang tega melakukan dugaan ethnic cleansing dan genosida.
“Oleh karena itu kehadiran atlet Israel untuk bertanding dalam kejuaraan dunia yang akan diadakan di Jakarta harus ditolak. Karena selain bertentangan dengan amanat dan semangat konstitusi juga membuat hati sebagian besar rakyat Indonesia akan terluka,” tegas Anwar.
Ia juga memperingatkan bahwa kehadiran atlet Israel jelas akan mengundang kegaduhan di Indonesia. Padahal, saat ini bangsa Indonesia sedang membutuhkan persatuan dan suasana damai untuk fokus membangun negara.
Konsistensi Sikap Demi Konstitusi dan Kemanusiaan
Penolakan tegas dari dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, PBNU dan PP Muhammadiyah, mengirimkan sinyal kuat kepada pemerintah. Meskipun Indonesia berstatus tuan rumah ajang olahraga internasional, komitmen terhadap amanat konstitusi dan solidaritas kemanusiaan untuk Palestina dianggap sebagai hal yang tidak bisa dinegosiasikan.
Sikap ini mengingatkan kembali bahwa isu Palestina-Israel bukan sekadar masalah politik luar negeri, tetapi sudah mendarah daging sebagai masalah moral dan kemanusiaan bagi mayoritas rakyat Indonesia. Kehadiran kontingen Israel dinilai akan mencoreng konsistensi sikap anti-penjajahan Indonesia yang telah dipegang teguh sejak lama. (*/tur)
