KALTENG.CO-Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan taji dalam menegakkan aturan perlindungan anak di ranah siber. Langkah berani diambil dengan menjatuhkan “rapor merah” serta sanksi administratif kepada Google, perusahaan induk dari platform video raksasa, YouTube.
Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak main-main dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Platform Digital untuk Perlindungan Anak, atau yang lebih dikenal sebagai PP Tunas.
Google Dinilai Tak Patuh Aturan Pembatasan Usia
Ketegasan Komdigi berawal dari penilaian bahwa Google tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi regulasi yang mewajibkan pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Selasa (7/4/2026), YouTube dianggap gagal memenuhi kewajiban hukumnya di tanah air.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, secara resmi mengumumkan pemberian surat teguran tertulis melalui Dirjen Pengawasan Ruang Digital.
“Tentu namanya sanksi kita bertahap, dengan tetap mengharapkan adanya perubahan sikap dari pihak Google. Kami tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas bagi platform yang mangkir dari kewajibannya atau melawan hukum di Indonesia,” tegas Meutya di Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026) malam.
Ancaman Pemblokiran Permanen Menanti
Sanksi bagi raksasa teknologi ini tidak berhenti di surat teguran saja. Merujuk pada Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, terdapat tiga tahapan sanksi bagi platform yang “bandel”:
Surat Teguran Tertulis (tahap yang sedang dijalani Google).
Penghentian Akses Sementara (suspend).
Pemblokiran Permanen dari ruang digital Indonesia.
Langkah ini diambil demi memastikan keamanan mental dan data anak-anak Indonesia yang selama ini terpapar bebas pada konten dewasa atau algoritma yang tidak sesuai umur di media sosial.
Meta dan X Putuskan Patuh, Bagaimana dengan TikTok?
Berbeda dengan sikap Google, perusahaan teknologi pimpinan Mark Zuckerberg, Meta, memilih untuk tunduk pada aturan. Meski sebelumnya sempat melayangkan keberatan, Meta yang membawahi Facebook, Instagram, dan Threads akhirnya menyatakan kesediaan untuk membatasi akses bagi pengguna di bawah 16 tahun.
Hingga saat ini, pemerintah mencatat sudah ada tiga entitas besar yang meraih predikat “Patuh Penuh”:
Meta (Facebook, Instagram, Threads)
X (dahulu Twitter)
Bigo Live
Sementara itu, nasib dua platform populer lainnya, TikTok dan Roblox, masih berada di ujung tanduk. Keduanya saat ini masuk dalam kategori “Patuh Sebagian” dan sedang menyusun rencana aksi (action plan) tambahan. Keputusan akhir mengenai nasib kedua platform ini dijadwalkan akan keluar pada Jumat (10/4/2026).
Imbauan bagi Seluruh PSE di Indonesia
Komdigi tidak hanya menyasar delapan platform berisiko tinggi tersebut. Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia diminta untuk melakukan asesmen mandiri.
“Kami mengimbau kepada platform-platform lainnya untuk melaporkan hasil asesmen profil risiko secara mandiri dalam waktu tiga bulan,” pungkas Meutya Hafid.
Langkah preventif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi generasi muda Indonesia, sekaligus menegaskan kedaulatan digital bangsa di mata perusahaan teknologi global. (*/tur)
