DJPb Sampaikan Kinerja APBN di Kalteng

djpb kalteng
PAPARAN: Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo (kiri) saat menyampaikan paparan kinerja APBN Di Kalteng di Kanwil DJPB Kalteng, Jumat (25/6/2021).

PALANGKA RAYA, kalteng.coKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng menyampaikan kinerja APBN di Provinsi Kalteng hingga 31 Mei 2021, Jumat (25/6/2021). Perkembangan pendapatan negara di Kalteng terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo mengatakan, penerimaan perpajakan di Kalteng mencapai Rp2.097,9 miliar atau tumbuh 45,48 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama APBN tahun 2020 sebesar Rp1.604,2 miliar.

“PNBP mencatat realisasi Rp137,6 miliar atau tumbuh negatif -19,211 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp169,9 miliar,” katanya.

Berita Terkait……Kanwil DJPb Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Diungkapkannya, pagu APBN sampai 31 Mei Rp26.767,8 miliar dan realisasi Rp9.431,3 miliar atau 35,23 persen. Total pagu APBN tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat Rp10.586,5 miliar dan transfer ke daerah dan dana desa Rp16.181,2 miliar.

“Realisasi belanja Pemerintah Pusat di Kalteng hingga 31 Mei 2021 adalah Rp2.774,6 miliar atau 26,21 persen dari pagu belanja Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Dijelaskannya, rincian jenis belanja K/L tersebut yaitu belanja legawai terealisasi Rp842.2 miliar atau 39.84 persen. Belanja barang terealisasi Rp883,8 miliar atau 25,88 persen. Belanja modal terealisasi Rp1.014,38 miliar atau 20,66 persen.

Baca Juga:  Soal Paham Radikal dan Teroris, Ini Sikap Batamad Gumas

“Belanja bantuan sosial terealisasi Rp7,06 miliar atau 43,72 persen,” tegasnya.

Dijelaskannya, untuk realisasi transfer ke daerah dan DD sampai dengan 31 Mei Rp6.656,77 miliar atau 41,14 persen dari pagu. Adapun rincian penyaluran tersebut yakni dana bagi hasil disalurkan Rp1.052,95 miliar atau 63.09 persen.

“Dana alokasi umum disalurkan Rp4.120,3 miliar atau 44,60 persen,” ucap Hari.

Menurutnya, untuk DAK Fisik disalurkan Rp136,6 miliar atau 8,31 persen dengan tiga kabupaten masih tersalur 0 persen yaitu Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Timur dan Seruyan. Untuk DAK non fisik disalurkan Rp852,8 miliar atau 43,5 persen.

“Dana insentif daerah Rp67,6 miliar atau 28,18 persen dan DD disalurkan sebesar Rp426,3 miliar atau 29,88 persen,” ujarnya.

Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, realisasi belanja Pemerintah Pusat tumbuh 33,7 persen dari bulan April 2021 sebesar Rp2.076,3 miliar dan tumbuh negatif 1,47 persen (yoy) di bandingkan dengan Mei Tahun 2020 yang sebesar 26,60 persen. Walaupun secara nominal realisasi belanja APBN mengalami peningkatan, namun apabila melihat pertumbuhan ekonomi Kalteng di Triwulan I tahun 2021 yang terkontraksi sebesar -3,12 persen. Salah satu yang mendorong kontraksi tersebut adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu -9,20 persen.

Dijelaskannya, lokasi Dana APBN yang digunakan untuk program PC-PEN Tahun 2021 sebesar Rp699,4 triliun. Dari alokasi tersebut dana yang sudah tersalur di Kalteng hingga 23 Juni 2021 sebesar Rp708,46 miliar tumbuh 15,9 persen.

Baca Juga:  Tingkatkan Jumlah Investor Pasar Modal melalui CMSE 2021

Penyaluran tersebut terdiri dari mluster lerlindungan sosial Rp481,12 miliar, kluster kesehatan Rp96.23 miliar, kluster UMKM dan korporasi Rp73,26 miliar dan program prioritas Rp57,85 miliar.

“Pada kluster perlindungan sosial terdiri dari penyaluran program keluarga harapan (PKH) Rp64,02 miliar untuk 94.141 KPM,” ujarnya.

Untuk program sembako Rp92,82 miliar untuk 464.089 KPM, program bantuan sosial tunai (BST) Rp67,53 miliar untuk 225.085 KPM dan perlinsos lainnya Rp192,54 miliar untuk 54.238 peserta kartu prakerja. Pada klaster kesehatan merupakan penyaluran untuk penanganan Covid-19 pada 36 rumah sakit dan untuk 1.487 pasien.

“Pada klaster UMKM dan korporasi merupakan penyaluran untuk banpres lroduktif usaha mikro (BPUM) kepada 61.053 pelaku usaha mikro,” ucapnya.

Sedangkan program prioritas merupakan penyaluran untuk pogram padat karya Kementerian PUPR Rp40,87 miliar untuk 8.301 orang tenaga kerja dan program padat karya Kementerian Pertanian Rp16,98M untuk 3.552 orang tenaga kerja.

Ditambahkannya, pada triwulan II 2021 kondisi pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Beberapa leading indikatoe nasional menunjukkan perbaikan signifikan di tengah risiko peningkatan kasus Covid-19. (abw/b2)