PALANGKA RAYA, kalteng.co – Meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa daerah yang ada di Indonesia, membuat pemerintah pusat mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut, ternyata sangat berdampak terhadap pemasaran hasil tani, sehingga membuat petani semakin menjerit.
“Kurang lebih ada 20 orang petani binaan Kelompok Tani Wargo Mulyo yang menanam buah dan sayur, hasil tani dari 20 orang ini menjadi tanggungjawab saya untuk memasarkan hasil pertaniannya, namun dengan PPKM ini pemasaran menjadi tidak maksimal,” ucap Supendi, Ketua Kelompok Tani Wargo Mulyo, di Kota Palangka Raya kepada Kalteng Pos, Selasa (10/8/2021).
Menurut dia, tidak maksimalnya memasarkan hasil pertanian tersebut, karena kebijakan PPKM yang diberlakukan saat ini. Pasalnya, kebijakan tersebut membuat durasi berjualan berkurang, sehingga waktu ia untuk memasarkan menjadi terbatas.
Berita Terkait…Pendataan Petani untuk Kembangkan Food Estate
“Durasi waktu yang diberikan pemerintah saat PPKM untuk berjualan semakin berkurang, sementara hasil produksi banyak, karena kurangnya waktu berjualan membuat buah dan sayur petani menjadi melimpah dan tak bisa dipasarkan seperti biasanya,” tegasnya.
Supendi menjelaskan, sebelum penerapan PPKM, pemasaran saat fluktuasi produksi bisa pihaknya lakukan pengiriman ke daerah daerah lain seperti ke Banjarmasin dan Pontianak, namun saat ini tidak bisa dilakukan.
“Ini karena adanya penyekatan-penyekatan di perbatasan,” kata Supendi yang juga memiliki kebun di Takaras dan beberapa daerah lainnya di Palangka Raya.
Atas persoalan tersebut, dia berharap kepada pemerintah agar durasi berjualan bisa lebih diperpanjang. Pasalnya, dengan waktu yang pendek justru menimbulkan kerumunan atau berdesakan agar bisa mendapatkan barang yang diinginkan.
“Kami juga berharap bisa diberikan kemudahan, mungkin ada stimulan-stimulan dari pemerintah maupun swasta untuk membantu petani petani binaan kami,” tuturnya. (yan)
