Soal HGB, BPKAD Palangka Raya Gandeng Kejaksaan

hak guna bangunan HGB BPKAD
TURUN LAPANGAN : Kepala BPKAD Kota Palangka Raya, Absiah SE saat meninjau batas aset milik Pemko yang dikelola Dishub Kota di eks terminal Jalan Tjilik Riwut pal 8, Kota Palangka Raya.

PALANGKA RAYA, kalteng.co – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya fokus dalam penertiban aset Pemko. Terutama aset be­sar dan strategis. Agar penertiban aset ini berjalan lancar, BPKAD menggandeng pihak Kejaksaan.

Kepala BPKAD Kota Pa­langka Raya, Absiah SE, men­gatakan, ada beberapa aset strategis Pemko yang masa Hak Guna Bangunan (HGB) sudah habis. Menurut dia, semua aset Pemko yang masa berlaku HGB nya sudah habis tidak diperpanjang lagi oleh Pemko Palangka Raya.

“Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK) ser­ta peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 ten­tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jadi kita lakukan sistem sewa,” ujarnya, Kamis (11/6/2021).

Baca Juga:  Berantas Pinjol Ilegal, Kapolda Bentuk Tim

Berita Terkait…..BPKAD Palangka Raya Dapat Nilai Terbaik Dalam Pengelolaan Aset

Sayangnya, jelas Absiah, penerapan sistem sewa tanah yang diberlakukan Pemko saat ini masih banyak mengalami kendala. Pasalnya, kebanya­kan dari masyarakat peme­gang HGB ini berkeinginan untuk memperpanjang HGB.

Beberapa lokasi yang habis HGBnya sejak Tahun 2008 adalah, ruko-ruko daerah Flamboyant atas Jalan Ah­mad Yani , Tahun 2017 ruko di Jalan S Parman dan ruko daerah Pasar Kameloh Jalan KS Tubun. Sedangkan Barata habis HGBnya pada Mei 2021.

“Pemberlakuan sistem sewa ini sudah diberlakukan sejak Tahun 2020, namun sampai saat ini masih belum ada yang melakukan pem­bayaran sewa tanah. Padahal dari sewa tanah merupakan PAD bagi Pemko yang sudah dari Tahun 2008 tidak ada pe­masukan dari kawasan Flam­boyan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga:  Pemko Terima Kunjungan Deputi Kemenpan RB

“Saat ini Pemko sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk melakukan tindakan hu­kum selanjutnya, dengan melengkapi berkas-berkas. Saya harapkan masyarakat bisa mematuhi dan mema­hami keputusan yang sudah diambil Pemko,” tegasnya.

Menurut Absiah, Pemko Palangka Raya tidak mem­perpanjang HGB ini dikare­nakan jika ada pergantian kepemimpinan, tentu akan memiliki kebijakan berbeda terutama dalam penataan tata ruang kota. (yan)