BUNTOK, Kalteng.co – DPRD Barito Selatan, telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah setempat, Jumat (9/9/2022) akhir pekan lalu.
RDP itu dilaksanakan, sebagai upaya memperkuat pembahasan anggaran persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.
“RDP yang dilaksanakan guna membahas mengenai anggaran penyelenggaraan pemilu legislatif (Pileg) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang tahapannya akan dimulai pada 2023 nanti,” kata Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran, saat dihubungi via telepon seluler, Senin (12/9/2022).
Ia mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Selatan, dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut sangat besar.
“Untuk KPU Barito Selatan memerlukan dana sebesar Rp28 miliar, sedangkan Bawaslu sebesar Rp15 miliar,” terangnya.
Disamping KPU dan Bawaslu, anggaran juga diperlukan untuk pengamanan yang akan dilakukan TNI/Polri dan instansi pendukung lainnya seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Satpol PP, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta lainnya.
“Kita dari DPRD Barito Selatan akan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sebab pemilu merupakan pesta demokrasi yang wajib dilaksanakan sesuai amanat undang-undang,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Farid, dana yang akan dianggarkan untuk penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pilkada pada 2024 mendatang diatas Rp40 miliar.
Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi.
Sebab, kata Farid, pilkada gubernur dan bupati akan dilaksanakan secara serentak pada 2024 mendatang.
“Koordinasi itu dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda misalnya terkait pengamanan yang dilakukan TNI/Polri dalam pelaksanaan pilkada gubernur dan bupati secara serentak,” tambah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini.
Jangan sampai, lanjut dia, dalam pengamanan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, satu orang mendapatkan honor ganda dari kabupaten dan juga dari provinsi. Begitu juga dengan anggaran untuk KPU dan Bawaslu Barito Selatan.
“Dengan adanya koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi itu nantinya, dana yang akan kita anggarkan bisa kurang dari Rp40 miliar,” tegas Farid.
Ditambahkan, acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi tersebut juga dihadiri dari Disdukcapil dan Badan Kesbangpol Barito Selatan. (ner)
