Berita

BGN Palangka Raya Akui Ada Murid Alami Gangguan Kesehatan Usai Konsumsi Makanan MBG

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di Kota Palangka Raya justru menimbulkan kekhawatiran publik.

Sedikitnya 27 siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program tersebut.

Insiden ini awalnya ditengarai sebagai dugaan keracunan massal. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi resmi.

Dalam pernyataannya, Koordinator Wilayah BGN Palangka Raya, Nur Izzah Dinillah membenarkan, bahwa memang terdapat sejumlah murid yang mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program MBG.

“Kami tidak menyebut ini sebagai ‘keracunan’, karena banyak siswa yang sebelumnya sudah memiliki kondisi kesehatan seperti radang tenggorokan atau imunitas rendah. Saus cepat saji yang digunakan diduga menjadi faktor pemicu gejala, bukan penyebab utama,” ujar Nur Izzah, Senin (29/9/2025).

Pihak BGN juga mengklaim telah menawarkan rujukan medis kepada siswa yang menunjukkan gejala. Namun menurutnya, pihak sekolah memilih hanya memberikan pertolongan pertama dan tidak melanjutkan ke layanan kesehatan lanjutan.

“Seluruh siswa kini telah pulih dan kembali bersekolah seperti biasa. Tidak ada yang dirawat inap dan tidak ada indikasi trauma pascakejadian,” lanjutnya.

Ia menambahkan, bahwa BGN berjanji akan memperketat prosedur operasional standar (SOP) guna mencegah insiden serupa di masa depan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan program ini demi keselamatan anak-anak kita,” tutupnya.

Diketahui dalam pernyataan sebelumnya, BGN perwakilan Palangka Raya membantah secara tegas mengenai adanya isu keracunan tersebut.

Mereka meyakini jika seluruh bahan baku, termasuk saus tersebut telah melalui proses quality control (QC) yang ketat.

Tidak ada bahan baku kedaluwarsa, apalagi saus, yang lolos dalam rantai distribusi program.

Mereka juga menyatakan, bahwa informasi yang beredar tidak sesuai fakta lapangan setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah. (oiq)

EDITOR: TOPAN

Related Articles

Back to top button