Nomi Aprilia Sebagai Ketua KPP Gumas
KUALA KURUN, Kalteng.co –Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Gunung Mas, resmi dilantik, pada Selasa,(29/6/2021). Hadir Wakil Bupati Gumas Efrensia L P Umbing dan Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar.
Dalam kegiatan itu, Nomi Aprilia dilantik sebagai Ketua KPP Kabupaten Gumas, disusul Wakil Ketua Hj Siti Hilmiah, Sekretaris Pdt Rayanatie Djangkan dan Bendahara Elvi Esi. Dilantik juga sejumlah divisi-divisi lain, menyangkut lingkup dari kegiatan KPP Gumas di lapangan.
Terkait itu hal ini mendapatkan apresiasi Ketua DPRD Gunung Mas, Akerman Sahidar, dimana ia mengharapkan, sebagai pengurus Kaukus Perempuan Parlemen, jajaran yang dilantik bisa menjalankan tugas dan amanah itu dengan baik. Tentunya sebagai penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat, terkhusus di Kabupaten Gunung Mas.
“Dengan telah terbentuknya kepengurusan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Kabupaten Gunung Mas semakin memperkuat peran Perempuan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan di Lembaga Legislatif yang pro gender,”tutur Akerman.
Lanjut tambah dia, dimana saat ini ada peningkatan keterwakilan perempuan di kabupaten Gunung Mas. Menurutnya, peningkatan jumlah perolehan kursi anggota legislatif perempuan menunjukkan kaum perempuan, diharapkan mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat/konstituen, yang mana keterwakilan perempuan bukan saja sebagai pemenuhan keinginan peraturan perundangan-undangan.
Sementara itu Ketua KPP Gumas yang juga merupakan Anggota DPRD Gumas Nomi Aprilia menuturkan, Dengan adanya Kaukus Perempuan Parlemen, dapat menjadi jalan masuk untuk Generasi Muda Perempuan Kabupaten Gunung Mas terjun dalam politik kedepannya.
“Sehingga Generasi Muda Perempunan Kabupaten Gunung Mas khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya menjadi akrab dengan dunia politik tanpa rasa kekuatiran aspirasinya tidak didengar tanpa harus takut untuk menyuarakan hati nuraninya,” ujarnya.
Dirinya juga berharap, Kaukus Perempuan Parlemen bisa lebih meningkatkan partisipasi, sebagai keterwakilan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik dan pembangunan secara seimbang dan adil.
“Hal ini sebagai jembatan bagi perempuan, yang mana menjadi posisi utama dalam politik juga semakin terbuka dengan luas,”tandasnya.(okt)




