Pemprov Kalteng Bentuk Satgas Terpadu untuk Tangani Premanisme dan Ormas Bermasalah

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah tegas dalam menghadapi premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang di nilai mengganggu ketertiban umum serta menghambat iklim investasi di daerah.

Langkah strategis ini di tandai dengan pelaksanaan rapat evaluasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah, yang di gelar di Palangka Raya pada Jumat (13/6/2025). Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, hadir langsung dan memberikan arahan dalam rapat tersebut.

“Tidak ada ormas yang boleh berada di atas negara,” tegas Gubernur Agustiar. Ia menekankan, pentingnya forum ini sebagai wadah penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian, lembaga, hingga unsur aparat penegak hukum dalam menindak tegas berbagai bentuk premanisme maupun ormas yang meresahkan.

Menurutnya, keberadaan premanisme dan ormas bermasalah merupakan ancaman serius terhadap pembangunan, investasi, dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, di butuhkan sinergi lintas sektor melalui pembentukan Satgas yang solid dan terukur.

“Ini tidak bisa di tangani satu instansi saja. Kita perlu kerja sama terpadu. Apalagi, semangatnya sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Kalteng, yakni Huma Betang, yang menekankan kerukunan dan kebersamaan dalam membangun daerah,” ujarnya.

Negara Harus Hadir

Gubernur juga menyoroti pentingnya pembinaan dan edukasi kepada masyarakat sebagai pendekatan preventif, selain penegakan hukum. Ia menyatakan, pengawasan terhadap aktivitas ormas perlu di rancang dengan kebijakan yang lebih tajam, terukur, dan terintegrasi dengan program di tingkat kota maupun kabupaten.

“Rapat ini harus menjadi momentum menyatukan langkah untuk merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan ormas secara menyeluruh. Keamanan dan ketertiban adalah fondasi utama pembangunan,” jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Agustiar menyerukan komitmen bersama untuk menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalteng tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik yang merusak ketenteraman sosial.

“Mari kita perkuat sinergi dan komitmen kita. Negara harus hadir. Kita ingin Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang berkah, maju, dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas,” pungkasnya.

Rapat evaluasi tersebut di ikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. (pra)

EDITOR : TOPAN