Jejak Kasus Korupsi PT Duta Palma Rugikan Negara Rp78 Triliun

KALTENG.CO - Jaksa Agung ST Burhanuddin menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi menjadi tersangka. Burhanuddin menyampaikan bahwa penetapan tersangka ini dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group menimbulkan kerugian negara senilai Rp78 triliun. Pihaknya sejauh ini sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka.“Menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar Rp78 triliun,” katanya kepada wartawan, Senin (1/8).Menurutnya, Raja Thamsir Rachman (RTR) selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008 secara melawan hukum telah menerbitkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan di kawasan di Indragiri Hulu, atas lahan seluas 37.095 hektare kepada lima perusahaan yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani, yang merupakan bagian dari PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi (SD).“Izin Usaha Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, serta tanpa adanya Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional, telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara,” jelas Burhanuddin. Surya Darmadi Selaku Pemilik PT Duta Palma Group Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka adalah Raja Thamsir Rachman (RTR) selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008, dan Surya Darmadi (SD) selaku Pemilik PT Duta Palma Group.Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi membenarkan adanya penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Duta Palma.“Iya betul,” tutur Supardi saat dikonfirmasi, Senin (1/8). Adapun peran kedua tersangka dan posisi kasus tersebut yakni pada 2003, Surya Darmadi selaku Pemilik PT Duta Palma Group yang mencakup di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani, melakukan kesepakatan dengan Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008.Hal itu di maksudkan untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit. PT Duta Palma Group Tidak Memiliki Izin Juga usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan Surya Darmadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Penggunaan Lainnya (HPL) di Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL, dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU.Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU. Serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di kelola. Sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.Lebih lanjut. Kegiatan yang di lakukan oleh PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya, serta rusaknya ekosistem hutan. Pihaknya Belum Menentukan Sosok Tersangka Di ketahui. Tersangka Raja Thamsir Rachman sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008. Sementara, tersangka Surya Darmadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus rasuah yang di tangani di sana.Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group. Penyidik sudah berkali-kali mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Surya Darmadi selaku pemilik perusahaan tersebut.Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung. Supardi menyampaikan, pihaknya telah mendengar niatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bermaksud menjalin koordinasi terkait pengejaran Surya Darmadi. Namun, sejauh ini belum ada komunikasi dalam bentuk resmi.“Belum sampai ke kami. Nanti barangkali ada kemungkinan. Nanti kita coba panggil lagi (Surya Darmadi),” tutur Supardi kepada wartawan, Minggu (31/7/2022). Supardi menegaskan, pihaknya belum menentukan sosok tersangka di kasus dugaan korupsi Duta Palma Group. Pemeriksaan Tidak Terbatas Pada Surya Darmadi Sejauh ini. Surya Darmadi di ketahui sebagai buronan alias masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK atas perkara rasuah yang menjeratnya. “Belum, kita belum koordinasi. Nanti kita tentukan statusnya dulu (siapa tersangkanya), baru koordinasi,” kata Supardi.Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap berupaya mengejar keterangan dari pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi terkait dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group. Sejauh ini, dia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) dan berada di luar negeri.“Nanti kita upayakan lah (periksa). Jadi ada perkembangan terakhir kemarin ternyata dia itu masih WNI, nanti kita cek lagi. Tapi dia itu posisinya di luar negeri. Orangnya di sana. Orangnya kabur. Sementara perkembangannya itu. Ada informasi dari transaksi, tapi dokumennya kita belum ada,” tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi kepada wartawan, Senin (4/7/2022).Menurut Supardi. Dalam penyelesaian pidana suatu kasus bisa melalui mekanisme kerja sama antarnegara. Yakni Mutual Legal Assistence (MLA) apabila ke depannya memang kesulitan dalam melakukan pemeriksaan.“Jadi ada dua metode. Kalau dalam penyelesaian criminal matter lintas negara itu ada yang namanya MLA dan ekstradisi. Kalau ekstradisi itu khusus untuk mereka yang sudah berstatus entah terpidana, entah tersangka. Sedangkan MLA dalam rangka penyelesaian perkara pidana itu nanti pakai pola-pola MLA atau G2G,” jelas dia. Supardi menegaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group tidak akan terbatas pada pemeriksaan Surya Darmadi. “Kita mencoba memeriksa saksi-saksi yang lain dulu lah,” Supardi menandaskan. (hms/ala)

Jejak Kasus Korupsi PT Duta Palma Rugikan Negara Rp78 Triliun

Surya Darmadi Selaku Pemilik PT Duta Palma Group

Azuba

Palangka Raya Capai Suhu Tertinggi se-Indonesia, Ini Anjuran Wali Kota

Letkol Heri Pujiyanto Wafat, Duka Selimuti Korem 102/Panju Panjung

PANTAS Genggam Tiket Pilkada

Gedung Dewan Disterilkan, 117 Pegawai Di-Rapid Test

Buruh Perkebunan dan Pertambangan Sasaran Bandar

Menyambut Pendidikan Gaya Baru

Surya Darmadi Selaku Pemilik PT Duta Palma Group

Azuba

Tingkatkan PAD, Dishub Barsel Aktifkan PKB

Ketua DPRD Kapuas Apresiasi Pawai Tahun Baru Islam

Related Articles

Modus Pura-Pura Mogok, Motor Ketua RT Raib Digondol Pasangan Tak Dikenal

Pemilihan Ketua RT di Pager Dikawal Ketat Polisi

Bagian SDM Polresta Palangka Raya Sosialisasikan Rekrutmen Polri 2026 di SMKN 1

Sambut Ramadhan, Polsek Bukit Batu Pantau Harga dan Stok Sembako di Pasar Tangkiling