PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Vonis kontroversial terhadap terdakwa kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya menarik perhatian Komisi III DPR RI. Komisi yang membidangi masalah hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan ini mendesak kepada mitra kerjanya, yakni Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), turun menyelidiki untuk memastikan ada tidaknya permainan hakim dalam menangani perkara ini.
kepada KY-MA segera mengkaji kembali putusan vonis tersebut. Apakah vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan?
Desakan kepada KY-MA untuk turun menyelidiki vonis bebas dalam kasus narkoba ini datang dari Anggota Komisi III DPR RI H Agustiar Sabran. Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kalteng ini mengaku prihatin. Apalagi putusan majelis hakim itu sampai membuat sekelompok organisasi masyarakat (ormas) melakukan demonstrasi.
Oleh sebab itu, Agustiar mendorong KY dan Badan Pengawasan (Bawas) MA proaktif menyelidiki, sehingga bisa mengetahui alasan majelis hakim memvonis bebas terdakwa kasus narkoba itu.
“Kami melihat keputusan majelis hakim yang telah memberikan vonis bebas kepada bandar sabu itu bisa mencederai semangat pemberantasan narkotika yang sejak awal digaungkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Agustiar kepada wartawan, Sabtu (28/5/2022).
Pria yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng ini menyebut, semua pihak tentu sangat terkejut mendengar putusan tersebut, karena dinilai tak sesuai dengan ketegasan pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba sebagaimana yang telah digaungkan. Paradigma masyarakat terhadap peradilan di Indonesia masih menggambarkan adanya sorotan negatif terhadap hakim.
“Fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa beberapa waktu lalu, KPK beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum hakim di tanah air, sehingga memperkuat anggapan negatif masyarakat,” ucapnya.
