Masuk 10 Provinsi Persentase Penduduk Korban Kejahatan Terendah Nasional, Ini Pesan Sekda Kalteng
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Sekda Kalteng, H Nuryakin menyampaikan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 Kalteng masuk ke dalam 10 provinsi dengan persentase penduduk menjadi korban kejahatan terendah nasional.
Di tahun tersebut, Kalteng berhasil menduduki peringkat keenam terendah nasional sebagai provinsi ter’aman di Indonesia dengan presentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di angka 0,38 persen.
Hal itu disampaikan Nuryakin saat dibincangi awak media usai melaksanakan Salat Hajat di Istana Isen Mulang, Minggu ( 31/12/2023).
Dari rilis BPS tersebut, tentunya memberikan gambaran kondusifitas secara umum di Kalimantan Tengah.
“Kejahatan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang timpang atau tidak merata, dapat menjadi pemicu munculnya masalah sosial, yang bisa akumulatif menjadi penyakit sosial, berupa kejahatan” terang Nuryakin.
Menurutnya, pemerataan tingkat kesejahteraan dan tarap hidup masyarakat di Kalteng yang terus meningkat, memberikan kontribusi besar dalam menekan angka kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan data BPS lanjut Nuryakin, Kalteng menduduki posisi ke enam terendah nasional dalam hal penduduk yang menjadi korban kejahatan. Ia mengklaim, bahwa hal tersebut menunjukkan Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang sangat kondusif dan aman.
“Kondisi tersebut akan memberikan rasa aman bagi warga Kalteng, di sisi lain akan memberikan peluang dari sektor lainnya seperti investasi salah satunya, karena rasa aman dan minimnya gejolak akan memberikan keyakinan bagi para investor termasuk sektor lain seperti kunjungan wisatawan merasa nyaman, aman dan terlindungi,” sebut Nuryakin.
Kendati demikian, menurut Nuryakin semua pihak tidak boleh lengah dan terbuai. Karena kejahatan kapan bisa saja terjadi, didukung adanya peluang dan kesempatan.
” Terlebih menghadapi pesta demokrasi tahun 2024, kewaspadaan terhadap kerawanan sosial harus semakin kita tingkatkan. Hal ini sejalan dengan harapan bapak Gubernur, pesta demokrasi harus dimaknai sebagai sebuah kegembiraan, bukan menonjolkan perbedaan-perbedaan yang tidak perlu, karena perbedaan pada hakekatnya adalah berkah,” tutup Nuryakin. (pra)
