Pemprov Kalteng Usulkan Pembentukan Kampung Nelayan dan Budidaya Merah Putih ke KKP
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) resmi mengajukan usulan pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya Merah Putih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa pengajuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan pangan berbasis ikan, dan membangun sentra produksi perikanan yang mandiri serta berkelanjutan.
“Program ini adalah bentuk nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk memperkuat identitas kebangsaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan,” ujar Sri Widanarni, Jumat, (11/7/2025).
Sri Widanarni menambahkan, usulan tersebut juga menjadi implementasi program unggulan Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menargetkan pembentukan 100 kampung perikanan secara nasional pada tahun 2025.
Dislutkan Kalteng telah mengusulkan tujuh lokasi untuk Kampung Nelayan Merah Putih dan lima lokasi untuk Kampung Budidaya Merah Putih, yang tersebar di sejumlah kabupaten seperti Kotawaringin Timur, Lamandau, Kapuas, dan daerah pesisir potensial lainnya.
“Kita ingin membangun kampung-kampung perikanan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing. Kehadiran program ini tidak hanya memperkuat sektor perikanan, tetapi juga membangun jati diri nasional melalui pendekatan kultural dan ekonomi lokal,” tambah Sri.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, yang menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pengusulan tersebut di tingkat pusat.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Kami akan memastikan agar usulan ini mendapat perhatian dan alokasi program dari Kementerian, demi terciptanya pembangunan perikanan yang inklusif dan pro-rakyat,” ujar Bambang.
Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan legislatif, Pemprov Kalteng optimistis program ini dapat menjadi salah satu model keberhasilan pembangunan perikanan nasional yang mengedepankan kearifan lokal, keberlanjutan, dan semangat kebangsaan. (pra)
EDITOR : TOPAN
